Polemik Samanhudi Anwar Jadi Ketua KONI Blitar, Tidak Bisa Dibatalkan Pakai Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019


Blitar – Terpilihnya mantan Wali Kota Blitar sekaligus mantan narapidana , Samanhudi Anwar, sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar periode 2026-2030 terus memantik perdebatan sengit.Kendati lolos secara administratif melalui mekanisme internal organisasi, rencana gugatan dari pihak lawan yang menilai KONI sebagai badan publik pengelola dana hibah dinilai keliru secara penafsiran hukum.

Praktisi Hukum dan Advokat dari Kantor Pengacara Haryono, S.H., M.H. & Partners, Haryono, S.H., M.H., menegaskan bahwa hasil Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Blitar pada 19 Mei 2026 lalu tetap sah secara yuridis.

Menurut Haryono, pihak yang berencana menggugat kemenangan Samanhudi dengan menggunakan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah melakukan lompatan logika hukum (logical fallacy).

"Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 itu klausulnya sangat spesifik. Aturan mengenai masa tunggu atau jeda 5 tahun bagi mantan terpidana hanya berlaku untuk jabatan publik yang dipilih melalui pemilu (elected officials), seperti kepala daerah atau anggota legislatif. KONI bukan lembaga negara, melainkan organisasi kemasyarakatan mandiri," ujar Haryono saat diwawancarai, Jumat (29/5/2026).

Status Dana Hibah Tak Ubah Sifat Organisasi Menanggapi argumen yang menyebut KONI wajib tunduk pada aturan badan publik karena mengelola dana hibah APBD, Haryono memaparkan bahwa status tersebut tidak serta-merta mengubah karakteristik dasar KONI menjadi instansi pemerintahan.

Ia menjelaskan, perluasan tafsir mengenai Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hanya mengikat organisasi dalam hal kewajiban transparansi informasi, bukan aturan syarat jabatan.

"Banyak Ormas, LSM, yayasan keagamaan, hingga  pondok pesantren yang menerima dana hibah dari APBD setiap tahunnya. Apakah ketuanya harus tunduk pada syarat pejabat negara? 
Tentu tidak. Menerima uang negara tidak mengubah status organisasi perdata menjadi lembaga publik pemerintah," tegas Haryono.

Mengacu Asas Lex Specialis
Haryono menambahkan, dalam hukum tata kelola olahraga nasional, acuan utama yang mengikat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora), serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI itu sendiri selaku hukum internal (internal law of the organization).

Selama Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) menyatakan berkas Samanhudi memenuhi syarat, dan AD/ART tidak melarang mantan narapidana memimpin, maka hak berserikat dan berkumpul warga negara wajib dilindungi."Samanhudi Anwar telah menyelesaikan masa hukuman pidananya. 

Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, hak sipilnya untuk aktif dan dipilih dalam organisasi kemasyarakatan harus dipulihkan penuh demi hukum," imbuhnya.Ia menilai, forum Musorkot merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang memilih ketuanya secara kuorum dan demokratis. 

Menggunakan instrumen hukum pemilu dinilai berpotensi merusak independensi organisasi olahraga."Jika masalah ini dipaksakan ke pengadilan umum menggunakan dalil Putusan MK tersebut, saya optimis gugatan tersebut berpotensi besar ditolak karena salah kaprah dalam menempatkan objek hukumnya," pungkas Haryono(Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya