Laporan Tak Digubris Bareskrim, Kuasa Hukum Korban Trafficking Serbia Resmi Adukan Penyidik ke Div Propam Polri


JAKARTA – Keadilan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Serbia tampaknya masih jauh dari panggang api. Merasa laporan kliennya di Bareskrim Polri jalan di tempat, advokat Haryono, S.H., M.H. resmi melayangkan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri.

Langkah tegas ini diambil lantaran laporan yang telah diajukan sejak 9 Juli 2025 melalui kuasa hukum sebelumnya tidak menunjukkan progres nyata. Hingga kini, para korban mengaku belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) maupun Surat Tanda Bukti Pengaduan Masyarakat.

Kronologi Penipuan: 
Janji Korea, Berujung Ilegal di Serbia
Kasus ini bermula pada tahun 2023, saat lima orang PMI—Purwanto, M. Imam Bustomi, Sholeh Sadewa, Romadhoni Subhi, dan almarhum Yopi Darmawan—mendaftar untuk program kerja ke Korea Selatan melalui LPK Hansung dengan biaya puluhan juta rupiah.

Namun, setelah berbulan-bulan tanpa kepastian, mereka dialihkan oleh oknum staf berinisial DE dan LI ke negara Serbia dengan iming-iming gaji tinggi sebesar 6-8 Euro per jam dan janji izin tinggal resmi.
"Klien kami dipaksa melunasi biaya penempatan hingga berhutang ke bank. Namun nyatanya, mereka diberangkatkan secara non-prosedural oleh PT. PAP tanpa kontrak resmi maupun perlindungan BPJS," ujar Haryono.

Penderitaan di Negeri Orang dan Jatuhnya Korban Jiwa
Setibanya di Serbia, kenyataan pahit menanti. Alih-alih mendapatkan gaji besar, para korban hanya dibayar sekitar 30% dari hak mereka. Bahkan, upah diturunkan secara sepihak hingga menjadi 3 Euro per jam. Tak hanya itu, mereka dibiarkan bekerja tanpa izin tinggal (ilegal) selama berbulan-bulan di bawah tekanan musim salju.

Kondisi memprihatinkan ini memuncak pada tragedi kemanusiaan. Salah satu rekan korban, Yopi Darmawan (29), meninggal dunia pada September 2025 setelah sempat menjalani operasi usus buntu di Beograd. Keluarga korban harus menanggung sendiri seluruh biaya kepulangan dari Serbia ke Indonesia karena ketiadaan tanggung jawab dari pihak perusahaan maupun agensi.

Tuntutan ke Div Propam Polri
Dalam pengaduannya ke Div Propam, Haryono mendesak agar penyidik segera menindaklanjuti laporan terhadap tiga pihak utama:

LI(Staf PT. PAP)
DE (Staf LPK Hansung)
IH(Agensi di Serbia)
Ketiganya diduga kuat bekerja sama menempatkan PMI secara non-prosedural yang mengakibatkan kerugian materiil lebih dari Rp100.000.000,- per orang.

"Kami meminta Div Propam mengevaluasi kinerja penyidik Bareskrim. Ini menyangkut nyawa manusia dan kerugian besar warga negara kita. Jangan sampai para pelaku bebas berkeliaran sementara korban terus menderita karena laporan mereka dipeti-eskan," tegas Haryono menutup keterangannya.

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya