GIBM Tekankan Pentingnya Moral dan Etika dalam Pemilihan Ketua KONI Kota Blitar



BLITAR, GIBM.com – Ketua Umum Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM), Haryono, S.H., M.H., memberikan catatan penting terkait proses pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar. Ia mengingatkan para pemilik suara agar menjunjung tinggi nilai moral dan etika di atas sekadar pemenuhan syarat administratif.

Haryono menyatakan bahwa kedudukan moral dan etika memiliki peran krusial dalam menentukan masa depan organisasi, terutama bagi lembaga yang mengelola anggaran negara.

"Saya meminta seluruh cabang olahraga (cabor) sebagai pemilik hak suara agar memilih pemimpin jangan hanya pada aturan tertulis, tapi pada aturan yang tidak tertulis yang berlaku di tengah masyarakat, yaitu moral dan etika," ujar Haryono dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Menurut Haryono, kedudukan moral dan etika seharusnya berada di atas hukum formal. Hal ini menjadi krusial mengingat KONI merupakan organisasi strategis yang bertanggung jawab atas pengembangan prestasi atlet sekaligus pengelola dana hibah daerah.

Integritas dan Pengelolaan Dana Publik
Haryono menambahkan, figur yang terpilih nantinya harus memiliki rekam jejak yang bersih dan memiliki standar integritas yang tinggi.

Menjaga Netralitas
Meski memberikan penekanan pada standar kualitas pemimpin, Haryono menegaskan bahwa pihaknya tetap berada di posisi netral dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kandidat tertentu.

Ia memastikan bahwa imbauan ini murni merupakan bentuk tanggung jawab moral GIBM untuk memastikan kemajuan olahraga di Kota Blitar.

"Saya tidak memihak kepada salah satu calon ketua KONI, namun kami wajib mengingatkan kepada seluruh cabor Kota Blitar, pilih pemimpin yang berintegritas dan punya komitmen besar untuk membawa olahraga di Kota Blitar lebih maju," pungkas Haryono.

Saat ini, terdapat 42 cabor yang memiliki hak suara sah dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Blitar. Proses penjaringan calon ketua diharapkan dapat berjalan transparan guna melahirkan kepemimpinan yang kredibel dan mampu meningkatkan prestasi olahraga di Bumi Bung Karno.

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya