Uang Judol Rp 58,1 M Disita Tanpa Tersangka, Jangan Sampai Perma 1/2013 Jadi "Tameng" Impunitas!


JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM), Haryono, S.H., M.H., angkat bicara menanggapi langkah Bareskrim Polri yang menyita uang senilai Rp 58,1 miliar dari jaringan judi online (judol) tanpa menetapkan satu pun tersangka. Meski pengembalian aset ke kas negara diapresiasi, GIBM menilai mekanisme ini sangat rawan disalahgunakan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Haryono menegaskan bahwa penggunaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang perampasan aset tanpa tersangka tidak boleh dijadikan alasan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berhenti mengejar aktor intelektual di balik bisnis haram tersebut.

"Uang tidak turun dari langit. Ada rekening, ada mutasi, ada identitas pemilik. Kalau hanya uangnya yang diambil tapi orangnya tidak dikejar, ini namanya penegakan hukum setengah hati. Jangan sampai Perma ini menjadi 'pintu darurat' bagi para bandar untuk menyuap keadilan dengan menyerahkan sebagian hartanya agar identitas mereka tetap aman," tegas Haryono, Minggu (5/4).

Tuntut Penyelidikan Divpropam dan Itawasum Mabes Polri sebagai bentuk nyata kontrol sosial, Haryono menyatakan bahwa GIBM tidak akan berhenti pada pernyataan media saja. Ia mendesak adanya pemeriksaan internal di tubuh Polri terkait penanganan kasus ini.

"Kami meminta Div Propam dan 
Itwasum Mabes Polri untuk segera melakukan penyelidikan terhadap para penyidik yang menangani kasus ini. Harus dipastikan apakah ada kelalaian atau unsur kesengajaan sehingga tersangka tidak ditemukan. lanjutnya.

Desak Komisi III DPR Panggil Kapolri
Tak hanya di internal kepolisian, Haryono juga meminta fungsi pengawasan legislatif diperketat agar kasus ini tidak menguap begitu saja.
"Kami meminta Komisi III DPR RI untuk segera memanggil Kapolri guna memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Publik berhak tahu mengapa aset puluhan miliar bisa disita namun pelakunya melenggang bebas. Jangan ada yang ditutup-tupi, kami ingin kasus ini dibuat terang benderang," ujar praktisi hukum tersebut.

Peringatan Terhadap Ketidakadilan Nasional
GIBM memperingatkan bahwa jika pola "Sita Aset Tanpa Tersangka" ini terus dilakukan secara selektif, akan terjadi ketidakadilan nasional yang nyata. Rakyat kecil yang terlibat judi seringkali ditangkap dan dipenjara, sementara jaringan besar seolah-olah bisa "membeli" kebebasan dengan menyerahkan uang sitaan.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan biarkan mekanisme hukum yang progresif justru disalahgunakan oleh oknum untuk melegalkan praktik lepasnya para penjahat finansial. GIBM akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara prosedural," pungkas Haryono(Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya