STOP KRIMINALISASI DAN TEROR TERHADAP KRITIK PUBLIK



Blitar, 18 April 2026 – Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM), SUTANTO, S.H., menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya fenomena pembungkaman kritik masyarakat melalui jalur hukum maupun tindakan teror fisik.

Kritik Sebagai Wujud Cinta Tanah Air
Sutanto menegaskan bahwa kritik publik, terutama mengenai persoalan mendasar seperti pangan dan kebutuhan pokok, seharusnya dijawab dengan solusi kebijakan, bukan laporan polisi.

“Republik ini dibangun melalui dialektika pemikiran. Ketika kita mengkritik pemerintah, itu bukan berarti kita ingin pemerintah gagal. Justru sebaliknya, kritik adalah wujud cinta tanah air agar negara ini tetap berada di jalur yang benar sesuai cita-cita pendiri bangsa,” tegasnya.

Kecaman Terhadap Teror Fisik
Menanggapi maraknya aksi teror berupa penyiraman air keras kepada para aktivis akhir-akhir ini, GIBM mengutuk keras segala bentuk intimidasi tersebut. Menurutnya, tindakan semacam itu merupakan upaya primitif untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.

“Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika kontrol sosial berjalan tanpa tekanan. Teror fisik terhadap aktivis adalah bentuk penindasan yang bertentangan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan RI,” lanjut Sutanto.

Kebebasan Berpendapat adalah Pilar Kemerdekaan
Sutanto mengingatkan bahwa kemerdekaan hakiki mencakup freedom of speech, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers. Ia menilai demokrasi tidak boleh hanya menjadi prosedur politik lima tahunan, melainkan alat untuk membebaskan rakyat dari Kemiskinan,Ketidakadilan dan Kebodohan

Komitmen GIBM
Sebagai organisasi yang progresif, Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM) berkomitmen untuk terus konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.
“Di bumi Indonesia ini tidak boleh ada penindasan dalam bentuk apa pun. Demokrasi harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Itulah makna sejati kemerdekaan yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya(hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya