Proyek Pasar Kesamben Rp63,9 Miliar, DPC GIBM Blitar Warning Keras: Jangan Ada Korupsi!



BLITAR, Pembangunan Pasar Rakyat Modern Kesamben yang menelan anggaran fantastis senilai Rp63,9 miliar dari Pemerintah Pusat kini menjadi sorotan tajam. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM) Kabupaten Blitar menyatakan akan mengawal ketat proyek tersebut guna memastikan tidak ada kebocoran uang rakyat.

Ketua DPC GIBM Kabupaten Blitar, Supriyanto, memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggotanya yang tersebar di wilayah Blitar untuk melakukan kontrol sosial dan pengawasan melekat di lapangan. Hal ini dilakukan mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Kami meminta seluruh anggota GIBM di seantero Blitar untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap realisasi uang rakyat yang jumlahnya sangat besar ini. Jangan sampai dalam pelaksanaannya terjadi kebocoran, baik itu berupa mark-up harga maupun manipulasi data lainnya," tegas Supriyanto dalam pernyataan resminya, Rabu (25/03/2026).

Tuntut Transparansi Sesuai UU Keterbukaan Informasi
Supriyanto mengingatkan seluruh pihak yang bertanggung jawab, mulai dari konsultan pengawas hingga konsultan pelaksana, agar menjalankan kewajibannya dengan transparan. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah penyediaan sarana informasi publik di lokasi proyek.

"Kami ingatkan kepada pelaksana, pastikan ada Direksi Keet sebagai sarana informasi publik. Pasang papan informasi proyek, gambar teknis, dan buku tamu agar setiap warga yang ingin tahu bisa mengaksesnya," ujarnya.

Tak hanya itu, GIBM juga mendesak agar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dipasang secara terbuka. Menurut Supriyanto, hal ini merupakan amanat undang-undang yang tidak bisa ditawar.

"Jangan lupa pasang RAB, karena itu hak masyarakat untuk tahu. Penggunaan uang negara bukanlah informasi yang dikecualikan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Ingat, satu rupiah pun uang rakyat harus bisa diakses oleh rakyat," 
tambah pria yang memimpin ormas GIBM di Kabupaten Blitar tersebut.

Ancam Lapor ke KPK dan Kejaksaan
Pihaknya menegaskan bahwa GIBM tidak akan main-main dalam melakukan pengawasan. Jika di kemudian hari ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau praktik curang, GIBM siap menempuh jalur hukum.

"Jika ada penyimpangan, kami tidak ragu-ragu akan melaporkan temuan kami ke KPK atau Kejaksaan Agung. Di awal sudah kami berikan warning keras, jangan main-main dengan uang negara. Jangan ada korupsi!" pungkas Supriyanto dengan nada bicara tegas.

Sebagai informasi, Proyek Pasar Rakyat Modern Kesamben saat ini tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan target tuntas pada 23 Desember 2026. Bangunan ini direncanakan memiliki dua lantai dan semi-basement sebagai pusat ekonomi baru di Kabupaten Blitar. (Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya