ORMAS GIBM Kecam Keras Temuan Lele Mentah Amis dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Desak BGN Tutup SPPG As-Salman


PAMEKASAN – Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM), Haryono, S.H., M.H., melontarkan kecaman keras terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) As-Salman, Desa Buddagan, terkait distribusi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak konsumsi di SMA Negeri 2 Pamekasan, Senin (9/3/2026).

Temuan mengejutkan berupa ikan lele mentah yang bahkan masih hidup dalam kemasan makanan memicu kemarahan publik. Haryono menilai tindakan pihak penyuplai sangat tidak profesional dan membahayakan kesehatan siswa.

"Ini sangat keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi. Menyajikan lele mentah, bahkan ada yang masih hidup bersatu dengan tempe dan tahu dalam satu kotak, adalah penghinaan terhadap program nasional ini," tegas Haryono dalam keterangan persnya.

Desak Penutupan SPPG
Menyikapi alasan pihak SPPG yang berdalih bahwa lele mentah marinasi dilakukan demi menjaga gizi, Haryono secara tegas menolak argumen tersebut. Menurutnya, alasan itu tidak masuk akal jika dihadapkan pada realita di lapangan di mana makanan sudah berbau amis dan berpotensi membusuk.
"Jangan berlindung di balik alasan gizi jika standar kebersihan dan kepatutan dasar saja diabaikan. Lele hidup dalam kotak plastik itu bukan inovasi gizi, itu kelalaian fatal!" ujarnya.
Atas dasar tersebut, selaku Ketua Umum GIBM, Haryono mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil tindakan tegas tanpa kompromi.

"Kami meminta BGN segera menutup SPPG As-Salman. Jangan sampai program mulia pemerintah untuk meningkatkan gizi anak bangsa dirusak oleh oknum penyuplai yang bekerja serampangan. Ini menyangkut kesehatan generasi muda kita," tambah pria yang juga praktisi hukum tersebut.

Apresiasi Langkah Sekolah
Haryono juga memberikan apresiasi kepada pihak SMAN 2 Pamekasan yang berani mengambil langkah tegas menolak 1.022 porsi makanan tersebut demi melindungi para siswa.

"Keputusan sekolah sudah sangat tepat. Kami di GIBM akan terus mengawal kasus ini hingga ada sanksi nyata bagi pihak yang bertanggung jawab, agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain," pungkasnya(Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya