Ketua DPC GIBM Kabupaten Blitar Ajak Masyarakat Bersatu Perangi Korupsi dan Kawal Perubahan



KABUPATEN BLITAR – Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM), organisasi kemasyarakatan yang fokus pada gerakan antikorupsi dan advokasi, resmi memulai langkah strategisnya di Kabupaten Blitar. Sebagai organisasi yang lahir dari semangat perubahan, GIBM berkomitmen untuk memutus rantai korupsi di lingkungan pemerintahan demi mewujudkan Blitar yang lebih transparan dan lebih baik.

Ketua DPC GIBM Kabupaten Blitar, Supriyanto, menegaskan bahwa kehadiran GIBM bukan sekadar pelengkap, melainkan wadah perjuangan bagi masyarakat yang resah dengan praktik korupsi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blitar untuk bersatu. Saatnya kita menjaga daerah kita agar lebih baik dan bersama-sama memutus rantai korupsi di lingkungan pemerintahan. Kita tidak bisa diam melihat ketidakadilan terjadi," ujar Supriyanto.

Saat ini, GIBM sedang melakukan rekrutmen pengurus di jajaran DPC serta mencari sosok Ketua PAC di 23 kecamatan se-Kabupaten Blitar. GIBM mencari tokoh-tokoh masyarakat pilihan yang memiliki keberanian nyata untuk turun ke lapangan membela kepentingan rakyat.

"Kami mencari tokoh yang memiliki nyali. Kami mengutamakan mereka yang berani mengkritik secara jantan di depan, bukan di belakang. 

Integritas adalah harga mati bagi setiap anggota kami," tegasnya.
Menjaga Independensi dan Netralitas
Untuk menjaga kemurnian perjuangan, GIBM menetapkan standar rekrutmen yang ketat. 

Supriyanto menegaskan dua poin utama dalam kebijakan keanggotaan:

1.Independensi Organisasi: 
Pengurus GIBM tidak boleh rangkap jabatan sebagai 
LSM, Wartawan  maupun organisasi masyarakat lain yang memiliki tujuan serupa. Hal ini dilakukan demi menjaga fokus perjuangan dan efektivitas gerak organisasi.

2.Kemandirian Anggota: 
GIBM secara tegas tidak menerima anggota yang berstatus sebagai abdi negara atau pihak yang menerima gaji dari negara. Langkah ini diambil untuk menjamin posisi GIBM tetap netral, independen, dan berani dalam melakukan pengawasan tanpa konflik kepentingan.

"Kami ingin benar-benar netral dan fokus pada perjuangan rakyat. Oleh karena itu, kami menutup pintu bagi mereka yang masih terikat dengan penggajian negara. Kami butuh orang-orang yang bisa bergerak bebas tanpa hambatan kepentingan birokrasi," pungkas Supriyanto.

Bagi masyarakat yang peduli dan merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan Blitar, GIBM membuka pintu seluas-luasnya untuk bergabung dalam barisan perjuangan ini dapat menghubungi kami di nomor wa : 082139648809

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya