GIBM Kota Blitar Resmi Terbentuk: Mengukuhkan Legalitas dan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi



BLITAR – Semangat kebersamaan untuk memajukan daerah kembali membara di Kota Patria. Bertempat di kediaman Bapak Kasmani, Jalan Widuri, Kelurahan Tlumpu, telah dilaksanakan konsolidasi penting yang menandai sejarah baru bagi Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM) pada Minggu malam (29/3).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh inti organisasi untuk meresmikan berdirinya Dewan Pengurus Cabang (DPC) GIBM Kota Blitar.

GIBM hadir dengan landasan hukum yang kokoh. Organisasi ini telah resmi disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-0000119.AH.01.07.Tahun 2026. Legitimasi ini dipertegas dengan pencatatan dalam Tambahan Berita Negara No. 19 tanggal 6 Maret 2026, menjadikannya entitas sah yang diakui penuh oleh negara.

Ketua DPC GIBM Kota Blitar terpilih, Bapak Kasmani, menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai wadah persatuan yang independen dan berintegritas, lahir dari kepekaan sosial tanpa menjadi alat politik praktis.

Dalam sambutannya, Kasmani memberikan pesan tegas mengenai posisi organisasi terhadap pemerintah daerah:

"Kami hadir bukan sebagai musuh pemerintah, tapi sebagai mitra kritis. Kami ingin di bawah kepemimpinan Wali Kota Blitar saat ini, kota kita bisa semakin maju. Kami tidak hanya mengkritisi, tetapi juga memberikan solusi," ujar Kasmani.

Ia juga menambahkan peringatan keras terhadap praktik korupsi. "Kami tidak akan bermain-main dengan oknum pejabat yang korupsi. Jika ada bukti, pasti kami bawa ke Kejaksaan Negeri Kota Blitar untuk diproses hukum."

Konsolidasi ini menyepakati struktur inti kepengurusan untuk memulai pergerakan di Kota Blitar:
Ketua: Kasmani
Wakil Ketua: Wiku Umboyono
Sekretaris: Pujianto
Bendahara: Feri
Wakil Bendahara: Sutrisno
Penasihat: Suharto & Muzamil

Ketua Umum GIBM, Haryono, SH., MH., yang di dampingi Sekjend DPP Sutanto,S.H. dan wasekjend Dody Setiawan,Sp turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa gerakan ini tengah melakukan ekspansi masif. Hingga saat ini, GIBM telah terbentuk di 14 Provinsi dan lebih dari 65 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Haryono mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya tokoh pergerakan di Blitar yang memiliki "nyali", untuk turun ke bawah memberikan advokasi hukum nyata serta menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi.

Dengan moto “Satu Barisan Menuju Masa Depan Indonesia Maju”, GIBM diharapkan menjadi motor penggerak perubahan yang menjaga nilai gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera(Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya