GIBM Desak Presiden Prabowo Mundur dari BoP: "Kecurigaan Iran adalah Sinyal Bahaya bagi Politik Bebas Aktif"


Blitar Bumi Bung Karno– Gelombang kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah pasca pecahnya perang Amerika Serikat (AS) versus Iran terus mengalir deras. Kali ini, Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM) melayangkan desakan keras agar Presiden Prabowo Subianto segera menarik Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Ketua Umum GIBM, Haryono,S.H.,M.H.menegaskan bahwa keputusan bergabung dengan BoP kini menjadi bumerang diplomatik yang mengancam kedaulatan serta posisi tawar Indonesia di panggung internasional.

Krisis Kepercayaan dari Teheran
Menurut Haryono, indikasi ketidaknetralan Indonesia yang mulai dicurigai oleh Teheran adalah alarm keras. Iran, sebagai aktor kunci di Timur Tengah, mulai memandang Indonesia condong ke blok Barat karena keterikatannya dalam BoP yang didominasi pengaruh Washington.

"Syarat mutlak menjadi mediator adalah netralitas. Begitu Iran mencurigai kita tidak netral, maka tamatlah peran Indonesia sebagai juru damai. Kita hanya akan dianggap sebagai perpanjangan tangan kepentingan AS," ujar Haryono dalam keterangan resminya di Kota Blitar, Kamis (5/3/2026).

GIBM menilai, alih-alih membawa perdamaian, BoP justru terjebak dalam polarisasi kekuatan global yang menyeret Indonesia ke dalam konflik yang bukan merupakan kepentingan nasional kita.

Analisis tajam yang disampaikan GIBM juga menyoroti sektor domestik. Perang AS-Iran telah memicu volatilitas harga minyak mentah yang melampaui asumsi APBN 2026. Haryono menekankan bahwa Presiden harus bertanggung jawab atas dampak ekonomi yang dirasakan rakyat akibat pilihan aliansi yang tidak strategis ini.

"Rakyat jangan dikorbankan demi prestise diplomasi yang semu. Kenaikan harga energi di dalam negeri adalah bukti nyata bahwa bergabungnya kita ke BoP tidak menguntungkan secara kalkulasi ekonomi maupun politik," tegasnya.

Tak hanya menyasar eksekutif, GIBM juga meminta DPR RI untuk tidak tinggal diam. Haryono mendesak parlemen segera memanggil pemerintah untuk memberikan penjelasan transparan mengenai komitmen rahasia apa pun di dalam BoP.

"DPR harus bertanya: Apa untungnya bagi rakyat? Jika hanya mendatangkan risiko keamanan bagi personel militer kita di zona merah dan merusak hubungan dengan negara sahabat, maka keluar dari BoP adalah harga mati," tambahnya.

Tiga Tuntutan Utama GIBM:
1.Mengaudit ulang dampak negatif bergabungnya Indonesia ke BoP terhadap stabilitas nasional.

2.DPR RI wajib meminta penjelasan detail mengenai arah politik luar negeri yang dinilai melenceng dari prinsip "Bebas Aktif".

3.Indonesia harus segera menyatakan pengunduran diri dari BoP untuk memulihkan martabat diplomasi non-blok.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan maupun Kementerian Luar Negeri belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari GIBM tersebut(Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya