GIBM BONGKAR SKANDAL HOAKS IJAZAH JOKOWI: HARYONO DESAK POLRI SERET ROY SURYO CS KE PENJARA SEKARANG!


Gerakan Indonesia Berani Maju(GIBM),Tabir gelap "pembunuhan karakter" terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya runtuh total. Menanggapi pengakuan mengejutkan dan permohonan maaf pakar digital forensik Rismon Sianipar kepada Jokowi di Solo pada 12 Maret 2026, Ketua Umum GIBM, Haryono, S.H., M.H., melontarkan pernyataan keras yang mengguncang jagat politik nasional.

Haryono menegaskan bahwa sandiwara analisis ijazah palsu yang selama ini dimainkan adalah kejahatan demokrasi tingkat tinggi. Menurutnya, permintaan maaf Rismon Sianipar adalah bukti tak terbantahkan bahwa selama ini rakyat Indonesia telah dicekoki racun kebohongan yang sistematis.

"Bukan Kritik, Ini Operasi Busuk!"
Dalam keterangannya, Haryono menyoroti bahwa tindakan kelompok Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan antek-anteknya bukan sekadar kebebasan berpendapat, melainkan operasi terencana untuk menghancurkan martabat seorang pemimpin negara.

"Apa yang mereka lakukan adalah upaya downgrade nama baik Bapak Jokowi dan bullying biadab terhadap keluarga beliau. Ini modus terselubung untuk mendelegitimasi kepemimpinan nasional dengan tumpukan kebohongan!" tegas Haryono dengan nada tinggi.

Desak Polri.
Seret Sang Aktor Intelektual!
Meski mengapresiasi pengakuan Rismon atas keaslian ijazah Jokowi yang telah divalidasi UGM, Haryono menyatakan bahwa GIBM tidak akan membiarkan kasus ini selesai hanya dengan jabat tangan.

Bagi GIBM, permintaan maaf saja tidak cukup untuk menebus kegaduhan yang telah meracuni pikiran rakyat selama bertahun-tahun. Haryono mendesak Polri untuk segera bertindak tanpa kompromi:
Tangkap Roy Suryo dkk: Dengan adanya pengakuan dari internal mereka sendiri, Polri tidak punya alasan lagi untuk ragu menjerat kelompok ini atas dugaan penyebaran berita bohong (hoaks).

Audit Aliran Dana.
Haryono mencurigai adanya kekuatan besar di balik gerakan masif ini. "Rakyat perlu tahu siapa yang mendonasi mereka! Apakah ada kepentingan oligarki hitam atau aktor politik pengecut yang membiayai produksi hoaks ini?" cetus Haryono.

Kebenaran Telah Menang
Menutup pernyataannya, Haryono menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya anggota GIBM, untuk membuang jauh-jauh "narasi sampah" yang selama ini diproduksi kelompok tersebut.

“Kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Jangan lagi beri ruang bagi para produsen hoaks yang ingin merobek tatanan demokrasi kita demi syahwat politik kotor mereka!” pungkasnya(Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya