Ketum GIBM: Atatürk Bukan Nabi, Indonesia Bukan Turki, Jangan Korbankan Ekonomi Rakyat demi Obsesi Alutsista

Blitar_GIBM.com – Ketua Umum Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM), Haryono, S.H., M.M., mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam romantisme model pembangunan militeristik ala Mustafa Kemal Atatürk dari Turki. Menurutnya, obsesi berlebihan pada penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) berisiko menghancurkan fondasi ekonomi rakyat Indonesia di tahun 2026.

Haryono menilai, visi kepemimpinan yang hanya mengandalkan "tangan besi" dan kekuatan pertahanan fisik tidak serta-merta bisa menjadi cetak biru bagi Indonesia. "Kekuatan negara tidak boleh hanya diukur dari jumlah drone atau jet tempur. Kekuatan sejati terletak pada ketahanan ekonomi domestik," ujar Haryono dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

Haryono menyoroti adanya perbedaan fundamental antara struktur sosial-ekonomi Indonesia dengan Turki. Meskipun Atatürk berhasil memodernisasi Turki secara top-down, dampaknya terasa pada tantangan inflasi kronis dan kerentanan ekonomi yang dialami Turki saat ini. Ia memperingatkan bahwa konsolidasi negara yang hanya fokus pada postur pertahanan tanpa penguatan daya beli rakyat dan kedaulatan UMKM hanya akan membangun "mercusuar di atas fondasi yang rapuh."

"Indonesia butuh modernisasi, tapi bukan modernisasi yang meminggirkan partisipasi ekonomi rakyat. Jangan sampai kita membangun industri pertahanan yang maju, tapi mengabaikan perut rakyat," tegas pria yang akrab disapa Haryono tersebut.

Secara spesifik, Haryono menyoroti perlunya reorientasi kebijakan fiskal. Ia mendesak agar anggaran negara tidak habis tersedot untuk komitmen belanja alutsista jangka panjang yang membebani utang luar negeri.

Alihkan sebagian porsi belanja pertahanan yang non-esensial untuk memperkuat dana abadi UMKM dan subsidi bunga kredit produktif. Kita butuh jutaan wirausaha yang kuat secara digital dan modal, bukan sekadar barisan infrastruktur militer yang mahal perawatannya," tambahnya. Ia menekankan bahwa UMKM adalah banteng pertahanan ekonomi yang sesungguhnya saat krisis global melanda.

Terkait posisi geopolitik, Haryono menekankan bahwa Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN memiliki doktrin "Bebas-Aktif" yang berbeda dengan posisi Turki di NATO. Ia menyarankan agar Indonesia lebih fokus menjadi pusat rantai pasok hijau dunia melalui hilirisasi nikel dan energi terbarukan.

"Kedaulatan kita di masa depan ditentukan oleh baterai dan pangan, bukan sekadar mesiu. Fokus utama kita seharusnya menjadi produsen teknologi hijau, bukan hanya menjadi produsen senjata," tambahnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) berskala nasional yang berakar pada kepedulian sosial, GIBM menegaskan posisinya sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah.

"GIBM hadir sebagai garda terdepan dalam menyuarakan keadilan. Kami mendukung penuh langkah pemerintah menuju status negara maju, namun dengan catatan: kemakmuran harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite," tegas Haryono. GIBM berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berada pada rel keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Ketum GIBM ini membedakan fondasi sekularisme radikal (Laisism) Turki dengan Pancasila di Indonesia. Ia menilai Pancasila jauh lebih matang dalam mengelola keragaman tanpa perlu mengadopsi ego sentralisme yang kaku atau disiplin barak di ruang sipil.

Untuk itu, Haryono memaparkan tiga poin utama yang dibutuhkan Indonesia saat ini:

1.Efisiensi birokrasi yang melayani masyarakat, bukan mengontrol.

2.Transparansi industri strategis agar tidak menjadi "kerajaan kecil" bagi elite tertentu.

3.Konsolidasi fiskal yang memprioritaskan penguatan modal UMKM dan kesejahteraan rakyat di atas ambisi belanja alutsista yang berlebihan.

Menutup pernyatannya, Haryono menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu menjadi "Turki kedua" di Asia Tenggara. Kehormatan terhadap tokoh sejarah seperti Atatürk tidak berarti harus meniru gaya kepemimpinan dari abad lalu.

"Indonesia hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri yakni : negara maritim yang makmur, demokratis, dan berdaulat secara ekonomi. GIBM akan selalu mendukung pemerintah selama kebijakan yang diambil berpihak pada kemakmuran rakyat banyak," pungkasnya(Hr)