Ketua LMP Blitar Tegaskan Kasus Feriadi Adalah Salah Tangkap, Minta Publik Hentikan Narasi Menyesatkan


BLITAR – Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Blitar, Eko Regul, menegaskan bahwa peristiwa penangkapan terhadap Feriadi, warga Selopuro, oleh anggota opsnal Polres Blitar pada 21 Agustus 2025, merupakan kasus salah tangkap yang telah diakui secara resmi oleh institusi Polri.

 Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk tidak lagi menyebarkan narasi yang menyesatkan dan menyudutkan korban.

Menurut Eko Regul, fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan. “Ini bukan opini masyarakat atau tafsir sepihak. Polri sendiri melalui Kapolres Blitar telah menyatakan penangkapan itu nonprosedural, bahkan anggota yang terlibat telah disidangkan secara etik dan dijatuhi sanksi,” ujarnya kepada wartawan, Senin 18-1-2026).

Eko menjelaskan, pada 11 November 2025, Kapolres Blitar saat itu AKBP Arif Fazlurrahman menyampaikan secara terbuka kepada media bahwa hasil pemeriksaan Propam Polri menyatakan penangkapan terhadap Feriadi tidak sesuai prosedur hukum. Selain itu, hasil tes DNA juga menyatakan tidak ada kecocokan antara Feriadi dengan pelaku pemerkosaan terhadap korban ETS.

“Fakta ini kemudian diperkuat lagi dengan putusan sidang kode etik Polri pada 17 Desember 2025, yang menyatakan para anggota opsnal terbukti melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi sanksi tegas. Bahkan Kasat Reskrim dan Kapolres Blitar telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan terbuka kepada korban dan keluarganya,” terang Eko.

Ia menambahkan, peristiwa tersebut juga telah diberitakan secara luas oleh media nasional dan lokal dengan judul besar ‘Salah Tangkap’, sehingga menurutnya tidak lagi layak diperdebatkan di ruang publik.

Namun demikian, Eko Regul menyayangkan masih adanya kelompok masyarakat tertentu yang justru menyampaikan pernyataan berlawanan dengan fakta hukum. Kelompok tersebut, kata Eko, bahkan menilai permintaan maaf Kapolres Blitar sebagai hal yang menyesatkan, serta mendesak pembatalan hasil sidang kode etik Polri. Lebih ironis lagi, mereka menyebut tindakan para opsnal bukan salah tangkap dan sudah benar.

“Pernyataan seperti ini sangat berbahaya karena mengaburkan fakta yang sudah diakui secara institusional, sekaligus melukai perasaan korban dan keluarganya,” tegas Eko.

Eko Regul juga menegaskan bahwa empat orang anggota opsnal yang melakukan penangkapan terhadap Feriadi jelas tidak menjalankan prosedur penangkapan sesuai hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya terkait syarat dan tata cara penangkapan.

“Kalau prosedurnya benar, tentu tidak akan ada sidang etik, sanksi, dan permintaan maaf terbuka dari Kapolres. Ini logika hukum yang sederhana,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Ketua LMP Blitar tersebut mengimbau kepada rekan-rekan organisasi kemasyarakatan agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan boleh saja, namun jangan sampai mengabaikan fakta hukum dan mengorbankan perasaan korban.

“Yang paling penting sekarang adalah mendorong kepolisian untuk segera menangkap pelaku pemerkosaan yang sebenarnya, bukan justru memutarbalikkan fakta dan menyudutkan orang yang sudah jelas menjadi korban,” pungkas Eko Regul.

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya