Kabar Gembira bagi Pecinta Sound Horeg: Pasal 256 KUHP Baru, Cukup Pemberitahuan, Bukan Izin Mutlak


BLITAR – Polemik mengenai perizinan karnaval sound horeg yang kerap menjadi kendala bagi masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah mendapat sorotan tajam dari praktisi hukum. 

Berdasarkan substansi Pasal 256 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), penyelenggara pawai atau karnaval kini diproteksi dari jeratan pidana selama telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak berwenang.

Haryono, S.H., M.H., dari Kantor Pengacara Haryono and Partners Kota Blitar, menjelaskan bahwa pasal ini sejatinya bertujuan mengatur kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan hak orang lain. Menurutnya, ada poin krusial yang harus dipahami masyarakat dan aparat penegak hukum terkait penerapan pasal ini pada fenomena sound horeg.

Sound Horeg Sebagai Objek Hukum Pawai.

Haryono menegaskan bahwa karnaval sound horeg secara hukum termasuk dalam kategori pawai atau demonstrasi di jalan umum yang dimaksud dalam unsur Pasal 256. Oleh karena itu, kegiatan ini mendapatkan payung hukum yang sama terkait prosedur pelaksanaan di ruang publik. Selama aktivitas tersebut melibatkan massa dan iring-iringan di jalanan, maka ketentuannya merujuk pada tata cara pemberitahuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Perlindungan Hukum bagi Panitia.

Haryono memaparkan bahwa Pasal 256 KUHP memberikan batasan ketat bagi aparat untuk memidanakan seseorang. 
Penanggung jawab karnaval tidak dapat dijerat pidana jika telah melakukan pemberitahuan resmi.

"Pasal ini hanya dapat diterapkan jika dan hanya jika penanggung jawab tidak memberitahukan kepada pihak berwenang dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum atau keonaran. Jika pemberitahuan sudah masuk, maka unsur pidana dalam Pasal 256 gugur, meskipun terjadi kemacetan lalu lintas," ujar Haryono.

Manfaat Ekonomi dan Kesepakatan Warga.

Lebih lanjut, Haryono menyoroti bahwa kegiatan sound horeg seringkali merupakan hasil swadaya murni masyarakat yang dirancang jauh-jauh hari dan telah mendapat persetujuan warga terdampak. Dampak ekonominya pun nyata, mulai dari tumbuhnya UMKM hingga pendapatan parkir yang mencapai ratusan juta rupiah.

"Jika masyarakat sudah sepakat dan panitia bertanggung jawab penuh atas segala risiko kerusakan, maka unsur 'terganggunya kepentingan umum' secara sosiologis sangat lemah. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang menggerakkan ekonomi rakyat," tambahnya.

Kewenangan Pembubaran oleh Kepolisian.

Meskipun Pasal 256 KUHP memberikan kekebalan dari jeratan pidana bagi panitia yang telah memberi tahu, Haryono mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh pada aturan administratif. Ia menegaskan bahwa pihak Kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga ketertiban di lapangan.

"Perlu dipahami bahwa meskipun panitia tidak bisa dipidana karena sudah memberi tahu, pihak Kepolisian tetap memiliki wewenang untuk membubarkan kegiatan jika dianggap melanggar ketertiban atau keamanan. Hal ini didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan teknis mengenai izin keramaian yang tertuang dalam PP No. 60 Tahun 2017," pungkas Haryono.

Dengan demikian, sinergi antara pemberitahuan dari masyarakat dan koordinasi teknis dengan kepolisian tetap menjadi kunci agar tradisi sound horeg dapat berjalan aman dan legal(Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya