Saling Bantah Soal Telur Mentah MBG di Blitar, MPB: “Walikota Blitar Dan Pihak Terkait Jangan Hanya Diam!
Blitar – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Blitar memasuki babak baru. Setelah muncul kritik tajam terkait pembagian telur mentah dan pendistribusian makanan yang dirapel untuk tiga hari, kini keterangan antara pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sananwetan justru saling bertolak belakang.
Perbedaan pernyataan ini memicu kebingungan publik dan mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Masyarakat Peduli Blitar (MPB) menilai, ketidakselarasan informasi ini menunjukkan lemahnya manajemen, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran negara tersebut.
Penanggung jawab MBG di SMPN 4 Kota Blitar, Restu Hapsari Rahayu, sebelumnya mengakui adanya pembagian telur mentah kepada siswa dan distribusi makanan untuk tiga hari sekaligus. Namun ia menegaskan bahwa hal itu bukan permintaan sekolah.
“Ini bukan permintaan kami. Kami hanya minta menu keringan, tapi yang datang malah seperti itu. Tidak ada permintaan soal dirapel,” tegas Restu.
Ketua Komite SMPN 1 Blitar, Daniel Santoso, juga menyampaikan keprihatinan serupa. Ia menilai makanan yang diberikan tidak layak dan tidak memenuhi SOP gizi.
“Pihak sekolah tidak meminta agar dikirimi bahan mentah. Kami merasa dirugikan dan tidak dilibatkan dalam keputusan itu,” ujarnya.
Berbeda dengan sekolah, pihak SPPG Sananwetan menyampaikan keterangan yang berkebalikan.
Asisten Lapangan SPPG Sananwetan Yayasan Antin Sekar Bhakti, Joko Dwi Hartanto, mengklaim bahwa pembagian telur mentah dan distribusi rapel dilakukan atas permintaan sekolah.
“Sebelum kami kirim, kami sudah konfirmasi dengan pihak sekolah, dan mereka menyatakan tidak keberatan,” kata Joko.
Pihaknya juga menegaskan bahwa semua menu sudah disusun sesuai SOP dan kandungan gizinya telah diperhitungkan.
“Kami menyediakan menu kering karena permintaan pihak sekolah yang sedang menghadapi ujian,” ujarnya.
Melihat pernyataan yang saling bertentangan itu, Koordinator Masyarakat Peduli Blitar (MPB), Haryono, S.H., M.H., mempertanyakan integritas para pihak yang terlibat.
“Masyarakat harus percaya kepada siapa? Sekolah bilang tidak meminta telur mentah dan tidak meminta distribusi tiga hari. Pihak SPPG justru mengaku semua itu dilakukan atas permintaan sekolah. Ini jelas kontradiktif dan membingungkan publik,” tegas Haryono.
Ia menilai, saling lempar tanggung jawab antara sekolah dan penyedia makanan menunjukkan adanya masalah serius dalam pelaksanaan program MBG.
“Jika program negara yang menyangkut gizi anak saja kelolaannya tidak transparan, bagaimana publik bisa yakin bahwa tidak ada penyimpangan anggaran? Ini harus diaudit dan dievaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.
MPB meminta Pemerintah Kota Blitar, Dinas Pendidikan, hingga aparat pengawas untuk tidak tinggal diam.
“Ada dugaan kelalaian, ketidakprofesionalan, dan kemungkinan manipulasi laporan. Jangan sampai ada pihak yang cuci tangan dan menyalahkan pihak lain untuk menutupi kesalahan,” tegas Haryono.
Menurutnya, pertaruhan dalam kasus ini bukan sekadar soal telur mentah, tetapi soal hak gizi anak dan kredibilitas penyelenggara program pemerintah.
“Ini anggaran publik. Anak-anak kita tidak boleh dipermainkan dengan makanan yang tidak layak. SPPG harus diaudit, sekolah perlu diperiksa, dan mekanisme program harus dibuka ke publik,” ujar Haryono.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait klaim yang saling bertentangan tersebut. Warga menuntut kejelasan dan meminta pemerintah segera memanggil kedua pihak untuk membuka fakta yang sebenarnya.
“Kasihan anak-anak. Yang satu bilang bukan permintaan, yang satu bilang sesuai permintaan. Ini bukan drama, ini soal gizi mereka,” Tegas Haryono.
Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga ada klarifikasi resmi dan investigasi menyeluruh(HR)
