F-MPB Soroti Dua Proyek Pemerintah di Desa Lorejo Bakung Tanpa Papan Informasi



BLITAR — Forum Masyarakat Peduli Blitar (F-MPB) menemukan adanya dua titik proyek pemerintah di Desa Lorejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, yang diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek. Temuan tersebut dinilai bertentangan dengan asas keterbukaan informasi publik dan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinator Kota dan Kabupaten F-MPB, Haryono, mengatakan bahwa papan informasi proyek merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana kegiatan yang menggunakan anggaran negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

“Kami menemukan dua titik proyek di Desa Lorejo, Kecamatan Bakung, yang tidak memasang papan informasi. Padahal, hal itu adalah kewajiban hukum dan bagian dari transparansi kepada masyarakat,” ujar Haryono, Jumat (19-12-2025)

Menurut Haryono, ketiadaan papan informasi proyek berpotensi menutup akses publik untuk mengetahui jenis pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, serta pihak pelaksana kegiatan. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Transparansi adalah prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran negara. Masyarakat berhak mengetahui proyek apa yang dikerjakan, menggunakan anggaran berapa, dan siapa pelaksananya,” tegasnya.

F-MPB pun mengingatkan seluruh pihak, baik rekanan maupun instansi terkait, agar mematuhi ketentuan hukum dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Salah satunya dengan memasang papan informasi proyek sejak awal pekerjaan dilaksanakan.

“Kami memperingatkan kepada semua pihak yang mengerjakan proyek pemerintah, pemasangan papan informasi proyek itu wajib hukumnya. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” kata Haryono.

F-MPB menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di wilayah Blitar. Jika ke depan masih ditemukan pelanggaran serupa, F-MPB tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan temuan tersebut kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku(HR

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya