F-MPB Serukan Ketaatan Hukum dan Pengawasan Ketat Proyek Koperasi Merah Putih di Blitar



BLITAR — Forum Masyarakat Peduli Blitar (F-MPB) Kabupaten dan Kota Blitar secara tegas menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk patuh penuh terhadap aturan hukum dan membuka ruang pengawasan publik secara ketat dalam pelaksanaan proyek Koperasi Merah Putih, yang merupakan bagian dari program strategis nasional.

Koordinator F-MPB, Haryono, S.H., M.H., menegaskan bahwa proyek yang dibiayai uang negara tidak boleh menjadi ladang bancakan oknum tertentu. Ia mengingatkan, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi kerap menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi yang merugikan rakyat.

“Setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Jangan ada satu sen pun yang bocor ke tangan para maling uang rakyat. Uang negara harus kembali seratus persen untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Haryono, Selasa (20/12/2025).

Haryono menekankan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama untuk memastikan pembangunan berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan. Ia menyebut, tanpa pengawasan serius, program strategis nasional berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Dalam pernyataannya, Haryono juga menegaskan dukungan F-MPB terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, perang terhadap korupsi tidak cukup hanya di tingkat pusat, tetapi harus dikawal hingga ke daerah.

“Membantu Presiden dan Wakil Presiden melawan koruptor tidak cukup dengan slogan. Harus dibuktikan dengan pengawasan nyata di lapangan dan penegakan aturan tanpa kompromi,” ujarnya.

Lebih lanjut, F-MPB memastikan akan aktif mengawasi setiap tahapan pembangunan Koperasi Merah Putih di Blitar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Haryono menegaskan, secara konsep program tersebut sangat strategis karena ditujukan untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi.

Namun, ia memperingatkan agar program pro-rakyat ini tidak dibajak oleh kepentingan sempit yang justru mencederai tujuan awalnya.

“Koperasi Merah Putih adalah program mulia. Jangan dikotori oleh praktik menyimpang, kolusi, atau permainan proyek. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, F-MPB tidak akan tinggal diam,” tegasnya.

Haryono menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen F-MPB untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konsisten, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik, demi terwujudnya pembangunan yang bersih, transparan, dan berkeadilan di Blitar Raya. (Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya