Pengacara Feriadi Korban Salah Tangkap Minta Kapolres Blitar Meminta Maaf ke Publik



Blitar, KantorhukumH&P.com — Kuasa hukum Feriadi, warga Kabupaten Blitar yang sebelumnya ditangkap dalam kasus dugaan pemerkosaan namun kemudian dinyatakan bukan pelaku, meminta Kapolres Blitar untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.

Permintaan itu disampaikan oleh Haryono, S.H., M.H., dari Kantor Pengacara Haryono & Partners, yang saat ini menjadi kuasa hukum Feriadi.

“Kami menilai, dengan adanya pengakuan Kapolres Blitar di berbagai media, bahwa memang terjadi dugaan salah prosedur penangkapan dan hasil tes DNA menunjukkan Feriadi bukan pelaku, maka sudah sepatutnya pihak kepolisian menyampaikan permintaan maaf kepada publik untuk memulihkan nama baik klien kami,” ujar Haryono, Kamis (15/11/2025).

Menurutnya, akibat peristiwa salah tangkap tersebut, Feriadi mengalami trauma berat serta stigma negatif di lingkungan tempat tinggalnya.

 “Klien kami mengalami tekanan psikologis dan trauma mendalam karena sempat disebut pelaku pemerkosaan. Nama baik dan reputasinya tercemar di masyarakat. Ini harus segera dipulihkan,” lanjut Haryono.

Kapolres Blitar Akui Ada Dugaan Salah Prosedur

Sebelumnya, Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur dalam proses penangkapan terhadap Feriadi oleh Unit Opsnal Satreskrim.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil uji DNA Feriadi dinyatakan non-identik dengan DNA korban, sehingga penyidik menyimpulkan Feriadi bukan pelaku dan kemudian dibebaskan.

Kapolres menegaskan, kasus ini sedang dalam penanganan internal oleh Propam Polres Blitar untuk memeriksa apakah ada pelanggaran disiplin atau prosedural yang dilakukan oleh anggota di lapangan.

Langkah Hukum Selanjutnya

Haryono mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan apabila tidak ada itikad baik dari kepolisian untuk memulihkan nama baik Feriadi secara terbuka.

“Kami berharap Kapolres Blitar menunjukkan sikap profesional dan humanis dengan menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Itu bentuk tanggung jawab moral institusi kepada masyarakat,” tegasnya.

Kasus ini berawal dari laporan dugaan pemerkosaan oleh seorang perempuan di Kecamatan Selopuro. Berdasarkan laporan itu, polisi menangkap Feriadi yang kemudian terbukti tidak terkait secara ilmiah setelah hasil uji DNA keluar(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya