MPB Minta Parpol Pecat Dua Oknum DPRD Blitar yang Langgar Etik dan Moral



Blitar-Ketua Forum Masyarakat  Peduli Blitar (MPB), Haryono, mendesak pimpinan dua partai politik di Blitar untuk segera menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap dua oknum anggota DPRD yang terseret kasus pelanggaran etik dan moral. Kedua oknum tersebut adalah SW, anggota DPRD Kabupaten Blitar, dan GP, anggota DPRD Kota Blitar.

Menurut Haryono, sikap partai menentukan apakah lembaga legislatif masih layak dipercaya publik atau justru tenggelam oleh perilaku oknum yang merusak marwah jabatan.

“Satu kata untuk mereka: pecat. Tidak ada pilihan lain,” tegas Haryono, Jumat (28/11/2025).

SW Terbukti Langgar Etik Terkait Dugaan Penelantaran Anak

SW, anggota DPRD Kabupaten Blitar dari salah satu partai besar, sebelumnya dilaporkan karena diduga menelantarkan istri siri dan anak. Laporan itu diproses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar.

Dalam putusan BK, SW dinyatakan melanggar kode etik dewan. Pelapor menolak mediasi damai dan meminta kasus diselesaikan secara terbuka serta bertanggung jawab.

Meskipun putusan etik telah keluar, sanksi lanjutan sepenuhnya berada di tangan partai politik tempat SW bernaung.

Haryono menyebut kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut.

“Ketika BK sudah menyatakan melanggar etik, maka partai harus bertindak. Jangan memberi ruang bagi perilaku yang merendahkan martabat jabatan,” ujarnya.

GP Terseret Kasus Dugaan Perzinaan dengan Anggota Polwan

Sementara itu, GP, anggota DPRD Kota Blitar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perselingkuhan atau perzinaan dengan seorang anggota Polwan.

Proses hukum tengah berjalan dan partai telah menonaktifkannya dari jabatan internal. Namun bagi Haryono, tindakan itu belum cukup.

 “Status tersangka dan pemanggilan penyidik adalah fakta hukum. Ketika moralitas seorang wakil rakyat jatuh, partai harus menunjukkan sikap tegas,” katanya.

MPB: Partai Harus Lindungi Marwah Legislatif

Haryono menegaskan bahwa tindakan pemecatan bukan hanya soal disiplin individu, tetapi juga soal menjaga nama baik institusi politik dan kepercayaan publik terhadap DPRD.

Ia menilai bahwa masyarakat Blitar sudah cukup muak dengan berbagai kasus yang melibatkan oknum dewan.

“Parpol jangan menunggu gaduh lebih besar. Jangan tunggu publik kehilangan respek sepenuhnya. Segera pecat keduanya,” tegasnya.

Desakan Moral untuk Dua Parpol

Dalam pernyataannya, Haryono meminta pimpinan pusat dan daerah dari kedua partai untuk tidak ragu mengambil langkah ekstrem demi menjaga integritas lembaga.

“Ini bukan lagi persoalan pribadi. Ini persoalan moral politik. Partai yang sehat akan segera memecat kader yang merusak marwah publik,” ujarnya(HR).

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya