Koordinator MPB Desak Tindakan Tegas dalam Dugaan Zina Perangkat Desa Siraman: “Ini Krisis Moral Pejabat Publik"

Blitar — Kasus dugaan perzinaan yang melibatkan oknum perangkat Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, berinisial ASW, terus menuai reaksi keras dari masyarakat. ASW, yang baru sekitar enam bulan menjabat sebagai Kasi Pelayanan, diduga menghamili VD, istri tetangganya sendiri, yang baru saja dipulangkan dari Taiwan karena diduga hamil.

Koordinator Masyarakat Peduli Blitar (MPB), Haryono, menilai kasus ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan gambaran krisis moral pejabat publik di tingkat desa maupun daerah.

“Pejabat publik, termasuk perangkat desa, seharusnya menjadi teladan etika dan moral. Tapi belakangan ini Blitar justru dikotori oleh perilaku menyimpang pejabatnya sendiri. Dugaan zina oleh perangkat Desa Siraman berinisial ASW ini sangat memalukan dan tidak bisa ditoleransi,” ujar Haryono.

Ia menambahkan bahwa tindakan seperti ini merusak wibawa pemerintah desa dan menyakiti warga yang merasa nama baik wilayah mereka tercoreng.

“Warga terluka dan malu. Ini bukan isu ringan, karena korban bahkan dipulangkan dari Taiwan akibat dugaan kehamilan. Pemerintah harus peka, harus tegas. Pejabat yang melanggar moral harus diberi sanksi keras agar ada efek jera,” tambahnya.

Kepala Desa Siraman: “Kami Sudah Laporkan ke Kecamatan, Proses Berlanjut”

Kepala Desa Siraman, Budi Arif Rochman, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan perbuatan tidak pantas tersebut.

Budi menjelaskan kronologi penanganan dari pihak desa.

“Saya baru mengetahui kejadian ini pada Rabu, 25 November 2025. Malam itu kami langsung rapat di rumah saya. Kamis tanggal 26 November 2025, kasus ini kami laporkan ke kecamatan untuk ditindaklanjuti,” ujar Budi.

Menurutnya, pihak kecamatan telah menjadwalkan klarifikasi resmi.

“Hari Senin, 1 Desember 2025, ASW dan VD akan dipertemukan di kecamatan untuk dibuatkan berita acara,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan sanksi terhadap ASW, Budi menyebut langkah awal yang paling mungkin adalah pemberhentian sementara, sambil menunggu bukti dan proses administratif.

“Yang paling memungkinkan adalah pemberhentian sementara. Kami masih menunggu bukti-bukti. Sampai saat ini belum ada tuntutan dari pihak suaminya,” ujar Budi.

Warga Minta Pemecatan Permanen

Di sisi lain, sejumlah warga menyuarakan tuntutan lebih keras. Mereka menilai tindakan ASW telah mempermalukan desa dan merusak kepercayaan masyarakat.

“Pejabat desa seharusnya menjaga marwah desa, bukan merusaknya. Kami minta ASW dipecat permanen, bukan sekadar diberhentikan sementara. Dan keduanya harus diberi sanksi sosial, supaya ada efek jera,” ungkap salah satu warga.

MPB pun mendukung aspirasi warga dan meminta pemerintah desa serta kecamatan bertindak tegas dan tidak menunda-nunda keputusan.

Kasus ini kini menunggu proses klarifikasi di kecamatan. Publik berharap penyelesaian berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum serta moral bagi warga Desa Siraman.

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya