Ketua F-MPB Desak DPP PPP Segera Pecat GP(Anggota DPRD Kota Blitar): “Partai Religius Tidak Boleh Tumpul Dalam Urusan Moral”



Blitar — Ketua Forum Masyarakat Peduli Blitar (F-MPB), Haryono,S.H.,M.H, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bertindak cepat dan tegas terhadap GP, anggota DPRD Kota Blitar yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan perzinaan di Polres Batu.

Menurut Haryono, sikap PPP yang menunggu putusan inkrah justru menunjukkan ketidaktegasan dalam menjaga marwah partai yang membawa simbol religius dan mengusung nilai-nilai moral dalam setiap kampanyenya.

 “Ini bukan hanya soal hukum. Ini soal etika, moral, dan kehormatan partai yang selama ini mengatasnamakan nilai-nilai Islam. Jika partai religius justru ragu menegakkan moral internalnya, bagaimana publik percaya mereka mampu menjaga moral bangsa?” tegas Haryono.

Etika Bukan Sekadar Formalitas, Tapi Fondasi Jabatan Publik

Haryono menilai, seorang anggota DPRD bukan hanya pejabat administratif, melainkan wajah moral dari konstituennya. Perilaku pribadi seorang wakil rakyat memiliki resonansi besar terhadap kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, dugaan pelanggaran etika (meski masih dalam proses hukum )sudah lebih dari cukup untuk memicu langkah organisasi yang tegas.

“Tidak ada yang memvonis bersalah. Tapi dugaan pelanggaran etik yang sudah masuk ranah publik menuntut respons cepat. Jabatan publik itu tidak sekadar gaji dan fasilitas; itu amanah. Dan amanah tidak bisa menunggu putusan pengadilan,” ujarnya.

Haryono menyebut bahwa banyak partai besar lain yang tidak menunggu putusan pengadilan untuk memberi sanksi etik, karena standar moral internal jauh lebih tinggi dibanding standar pidana.

PPP Diingatkan Tidak Bersembunyi di Balik Kalimat ‘Menunggu Inkrah’

F-MPB menilai PPP berisiko kehilangan kepercayaan publik jika menunjukkan sikap pasif dalam kasus yang menyangkut isu moral.

Haryono menegaskan bahwa “menunggu inkrah” sering kali menjadi alasan klasik yang digunakan partai ketika tidak ingin mengambil risiko politik.

 “Partai boleh menunggu pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak. Tapi soal etika, partai tidak perlu menunggu siapa pun. Jika dugaan perbuatan itu dianggap bertentangan dengan nilai partai, kenapa harus menunggu? Apa nilai moral PPP begitu lemah sampai harus menunggu hakim?” kata Haryono.

Ia menambahkan, PPP justru memiliki kewajiban moral lebih tinggi dibanding partai lain karena identitas perjuangannya jelas: agama, akhlak, dan kehormatan.

Masyarakat Butuh Ketegasan, Bukan Keraguan

Haryono menegaskan bahwa masyarakat Blitar menginginkan tindakan cepat untuk menunjukkan bahwa partai benar-benar memegang teguh prinsip moral yang selalu dikampanyekan.

“Kami tidak masuk ke ranah hukum, itu urusan penyidik dan hakim. Tapi sebagai masyarakat, kami menuntut konsistensi moral. Jika partai bicara moral di panggung, maka partai harus berani menegakkan moral di dalam rumahnya sendiri,” tegasnya.

F-MPB berharap DPP PPP segera mengambil langkah pemecatan terhadap GP untuk menjaga kehormatan partai, lembaga DPRD, dan kepercayaan publik(HR)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya