DPD PROJO Jatim Tolak Wacana Projo Jadi Partai Politik, Tetap Dukung Prabowo–Gibran Dua Periode


JAKARTA, KantorHukumH&P.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas PROJO Jawa Timur yang di wakili oleh Sulistyanto Widyatmoko, SH
pangilan Bung Tanto, menyampaikan sikap tegas dalam pandangan umum pada Kongres ke-III PROJO yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 1–2 November 2025.

Dalam forum resmi tersebut, Sekretaris DPD PROJO Jatim menegaskan bahwa PROJO harus tetap berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menolak usulan agar PROJO bertransformasi menjadi partai politik.

 “PROJO lahir sebagai gerakan rakyat akar rumput. Karena itu kami menolak transformasi PROJO menjadi partai politik. PROJO harus tetap sebagai ormas yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi kendaraan politik,” tegas Sekretaris DPD PROJO Jatim dalam forum kongres.

Meski menolak perubahan status organisasi, PROJO Jatim tetap mengusulkan Budiarie Setiadi tetap sebagai Ketua Umum DPP PROJO periode 2025–2030.

Mereka juga mengusulkan nama-nama tokoh nasional untuk masuk dalam struktur DPP, antara lain:

1.Prabowo Subianto sebagai Pelindung
2.Joko Widodo sebagai Dewan Pembina
3.Gibran Rakabuming Raka sebagai Dewan Penasehat

Selain itu, PROJO Jatim meminta agar satu kader Jawa Timur masuk dalam kepengurusan pusat.

Dalam sikap politiknya, PROJO Jatim menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran hingga akhir masa jabatan 2029, sekaligus menyampaikan dukungan agar pasangan tersebut kembali maju pada Pilpres 2029.

“Kami konsisten berada dalam barisan Asta Cita. Dukungan kami jelas: Prabowo–Gibran dua periode,” ujarnya.

Namun PROJO Jatim juga menegaskan fungsi organisasi tetap sebagai kontrol sosial atas kebijakan yang merugikan rakyat.

DPD PROJO Jatim juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi anggota melalui koperasi, pemerataan akses jabatan dan peluang usaha, serta penguatan struktur organisasi di daerah.

Mereka mengingatkan agar penempatan kader di posisi strategis, termasuk BUMN, tidak hanya terpusat di DPP, melainkan dibagi ke DPD dan DPC.

“Organisasi ini bukan milik pusat saja. Daerah juga butuh ruang bergerak dan dukungan logistik,” tegas Sekretaris DPD.

Kongres ke-III PROJO diakhiri dengan penegasan agar kepengurusan baru segera merapikan struktur DPD dan DPC yang telah habis masa jabatan(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya