Puluhan Santri Jadi Korban Dalam Tragedi Ponpes Sidoarjo, Pengacara Desak Polda Jatim Bongkar Dugaan Kelalaian Konstruksi


KantorhukumH&P.com – Peristiwa ambruknya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, yang menewaskan sejumlah santri dan melukai puluhan lainnya, memantik desakan agar kepolisian tidak berhenti hanya pada tahap evakuasi.

Pengacara Haryono, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Haryono and Partners, Kota Blitar, menegaskan perlunya penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pihak mana saja yang bertanggung jawab secara hukum.

 “Kejadian ini bukan semata musibah. Ada dugaan unsur kelalaian dalam pembangunan yang harus diusut. Polda Jatim jangan ragu mengusut tuntas dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab, baik kontraktor, pengawas, maupun pengelola,” ujar Haryono  Selasa (1/10/2025).

Menurut Haryono, indikasi awal dari berbagai laporan menunjukkan adanya kelemahan fondasi dan dugaan pembangunan tanpa standar teknis yang memadai. Hal itu, kata dia, harus diperjelas melalui audit teknis dan pemeriksaan izin bangunan.

“Bangunan tempat santri menimba ilmu mestinya aman dan sesuai standar. Kalau terbukti ada yang lalai, harus ada konsekuensi hukum. Jangan sampai korban-korban ini dianggap sekadar angka,” tegasnya.

Ia menambahkan, tragedi di Ponpes Sidoarjo menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan aparat hukum untuk memperketat pengawasan terhadap pembangunan gedung di lingkungan pesantren.

“Pesantren adalah pusat pendidikan dan ibadah. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik pembangunan serampangan yang mengancam nyawa santri,” kata Haryono.

Sebelumnya, musala sekaligus asrama santri di Ponpes Al-Khoziny ambruk saat dipakai salat Ashar, Senin (29/9/2025). Peristiwa itu menewaskan sejumlah santri dan melukai puluhan lainnya. Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi dan penyelidikan penyebab pasti runtuhnya bangunan(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya