Pengacara Desak Ketua DPC PDI-P (Bupati Blitar), Segera Proses PAW Anggota DPRD yang Dinyatakan Bersalah oleh BK


Blitar, KantorHukumH&P.com —
Pengacara Haryono, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Haryono & Partners, Kota Blitar, meminta Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar (Bupati Blitar), Drs. H. Rijanto, M.M., untuk segera memproses pergantian antar waktu (PAW) terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Blitar isial SW, yang dinyatakan bersalah oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar karena menelantarkan anak.

Menurut Haryono, keputusan BK DPRD tersebut menjadi dasar moral dan etika politik yang kuat bagi partai untuk mengambil tindakan tegas terhadap kader yang bersangkutan.

 “Kami menilai, pelaku sudah tidak layak menjadi contoh sebagai wakil rakyat yang difasilitasi oleh rakyat. Dengan adanya putusan BK DPRD yang menyatakan bersalah, sudah seharusnya DPC PDI Perjuangan (Bupati Blitar) segera memproses PAW terhadap yang bersangkutan,” ujar Haryono dalam keterangan tertulis di Blitar, Senin (7/10/2025).

Lebih lanjut, Haryono menjelaskan bahwa putusan BK tersebut juga membuka jalan bagi pihak korban untuk menempuh langkah hukum pidana, karena perbuatan menelantarkan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

 “Korban berhak melaporkan pelaku ke kepolisian atas dugaan penelantaran keluarga. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara maksimal tiga tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT,” tegas Haryono.

Ia menambahkan, langkah hukum tersebut penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi peringatan bagi pejabat publik lain agar tidak menyalahgunakan kedudukan atau mengabaikan tanggung jawab moral terhadap keluarga.

“Kami berharap kasus ini menjadi perhatian semua pihak, khususnya partai politik, agar menegakkan kode etik dan moral bagi para wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat,” tutup Haryono.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar maupun DPRD Kabupaten Blitar belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya