Marwah Advokat Dilecehkan, Anggota Peradi Blitar Desak Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu


Blitar, KantorHukumH&P.com —
Kasus pengeroyokan brutal terhadap Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Jayapura, Dr. Pieter Ell, S.H., M.H., Ph.D, menuai kecaman keras dari berbagai kalangan advokat di seluruh Indonesia. Salah satunya datang dari Haryono, S.H., M.H., anggota Peradi Blitar, yang mendesak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas insiden tersebut tanpa pandang bulu.

“Sebagai sesama aparat penegak hukum (APH), kami turut prihatin dan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap rekan sejawat kami, Ketua Peradi Jayapura. Kami meminta Kapolri dan Kapolda jangan tutup mata. Polisi harus bertindak tegas, usut tuntas, dan adili semua pelaku,” ujar Haryono saat dikonfirmasi, Kamis (9/10/2025).

Menurut Haryono, peristiwa tersebut bukan hanya bentuk penganiayaan terhadap pribadi seorang advokat, tetapi juga serangan terhadap marwah profesi hukum dan keadilan di Indonesia. Ia menegaskan, advokat merupakan bagian dari sistem peradilan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga segala bentuk ancaman atau kekerasan terhadap advokat saat menjalankan tugas adalah pelanggaran serius terhadap hukum.

“Advokat memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jika advokat bisa dipukuli saat menjalankan tugasnya, bagaimana masyarakat bisa berharap pada penegakan hukum yang berkeadilan? Ini persoalan serius yang menyangkut wibawa hukum di negeri ini,” tambahnya.

Diketahui, insiden pengeroyokan terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2025 di kawasan Apartemen Sakura Garden City, Cipayung, Jakarta Timur.
Saat itu, Dr. Pieter Ell bersama tim kuasa hukum dan ahli waris tengah meninjau lahan yang telah dimenangkan secara hukum melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun di lokasi, mereka diserang oleh puluhan preman yang diduga disewa oleh pihak tertentu. Para pelaku dilaporkan memukul korban menggunakan kayu dan benda tumpul lainnya hingga menyebabkan luka-luka.

Atas insiden tersebut, berbagai organisasi advokat dan rekan sejawat di seluruh Indonesia menyatakan solidaritas dan mendesak aparat penegak hukum agar segera menangkap para pelaku dan mengusut dalang di balik aksi kekerasan tersebut.

Haryono menilai, jika kasus ini tidak diungkap secara transparan, akan menimbulkan preseden buruk bagi profesi advokat dan mengancam kebebasan dalam menjalankan tugas hukum di lapangan.

“Kami minta Kepolisian Republik Indonesia bersikap profesional dan terbuka. Jangan ada kesan pembiaran. Ini bukan sekadar persoalan pidana, tapi juga persoalan kehormatan profesi dan supremasi hukum,” tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh advokat di Indonesia untuk tetap solid dan bersatu dalam menegakkan hukum, sekaligus mendorong lembaga seperti Peradi Pusat, Komnas HAM, hingga Komisi III DPR RI untuk ikut memantau proses hukum terhadap kasus ini.

“Kami percaya, Kapolri yang saat ini dikenal tegas dan berkomitmen terhadap reformasi hukum tidak akan tinggal diam. Penegakan hukum harus tegak, tanpa pandang bulu,” tutupnya(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya