Ketua DPRD Blitar Bungkam Soal Nama Pelanggar Etik, Publik Pertanyakan Keberanian Pimpinan Dewan


BLITAR ,KantorHukumH&P.com_
Diamnya Ketua DPRD Kabupaten Blitar atas hasil putusan Badan Kehormatan (BK) terhadap seorang anggota Fraksi PDI Perjuangan yang dinyatakan melanggar etik karena menelantarkan anak, menimbulkan gelombang kritik dari kalangan praktisi hukum.
Meski BK telah menyelesaikan sidang dan memutus bahwa yang bersangkutan bersalah, identitas pelaku dan bentuk sanksinya hingga kini tidak juga diumumkan ke publik.

Pengacara Haryono, S.H., M.H. menilai, sikap bungkam Ketua DPRD justru memperlemah integritas lembaga legislatif daerah yang seharusnya menjadi contoh keterbukaan dan tanggung jawab publik.

“Ketua DPRD tidak bisa pura-pura tidak tahu. Putusan etik sudah final, tapi disembunyikan dari publik. Ini bukan sekadar pelanggaran etik individu, tapi sudah menyentuh kredibilitas lembaga,” ujar Haryono di Blitar, Senin (7/10/2025).

Menurutnya, alasan BK atau Ketua DPRD menolak membuka nama pelaku dengan dalih menjaga privasi adalah tidak berdasar secara hukum.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugasnya adalah informasi yang wajib diumumkan kepada masyarakat, kecuali menyangkut rahasia negara atau keselamatan seseorang.

“Pelaku adalah pejabat publik, bukan warga biasa. Masyarakat punya hak tahu siapa wakilnya yang melanggar etika. Kalau Ketua DPRD diam saja, kesannya lembaga ini sedang melindungi pelanggar,” katanya.

Haryono menyebut, Ketua DPRD seharusnya tidak sekadar menerima laporan BK, melainkan menindaklanjutinya dengan keputusan politik dan administratif yang tegas.
Menurutnya, hasil sidang etik tanpa sanksi nyata hanya akan membuat mekanisme pengawasan internal DPRD tampak lemah dan tidak berdaya.

“Kalau Ketua DPRD tidak berani menindaklanjuti, lalu apa makna sidang etik itu? Jangan sampai keputusan BK hanya jadi formalitas tanpa konsekuensi,” tegasnya.

Haryono juga menilai bahwa Ketua DPRD memiliki dasar hukum kuat untuk mengambil langkah lanjutan, termasuk merekomendasikan Pergantian Antar Waktu (PAW) apabila pelanggaran etik dinilai berat dan merusak kehormatan lembaga(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya