Kasus Balita Tewas Tersetrum di Wlingi, Haryono: Hukum Harus Tegak, Nyawa Anak Tak Bisa Diganti


Blitar, KantorHukum.com –
Pengacara Haryono, SH., MH., dari Kantor Hukum Haryono and Partners, mendesak Polres Blitar untuk segera mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang balita yang diduga tersengat listrik dari box Gardu Trafo (GTT) milik PLN di wilayah Wlingi, Kabupaten Blitar, pada Kamis (24/10/2025).

Dalam keterangannya, Haryono menilai bahwa peristiwa tragis tersebut tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

 “Ini menyangkut nyawa manusia, apalagi seorang anak kecil. Jika benar box GTT itu tidak terkunci dan menimbulkan korban jiwa, maka ada kelalaian serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Haryono, Jumat (24/10/2025).

Haryono menambahkan, penegakan hukum dalam kasus ini sangat penting agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama instansi atau perusahaan yang bertanggung jawab terhadap fasilitas umum bertegangan tinggi.

“Kami mendesak Polres Blitar agar melakukan penyelidikan mendalam, memeriksa pihak terkait, termasuk dari PLN, dan memastikan proses hukum berjalan transparan. Jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan,” ujarnya.

Selain mendesak proses hukum, Haryono juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban dan berharap tidak ada lagi korban jiwa akibat kelalaian dalam pengelolaan fasilitas listrik.

 “Kita semua tentu berduka. Tapi duka ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan agar tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak PLN ULP Wlingi sebelumnya memberikan klarifikasi bahwa box Gardu GTT tersebut kini sudah diamankan, dan PLN menyatakan siap bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam proses penyelidikan(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya