Hubungan Wali Kota & Wakil Wali Kota Blitar Memanas!Mutasi ASN Tanpa Koordinasi, Ketua DPRD Turut Geram – Wakil Ancam Lapor ke Mendagri



Kota Blitar diguncang prahara politik internal. Hubungan antara Wali Kota Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba kini berada di titik terendah.
Pemicu utamanya: mutasi puluhan ASN yang dilakukan sepihak tanpa koordinasi, memantik reaksi keras dari Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Blitar.


Blitar —Kantor Hukum H&P, Drama politik di Balai Kota Blitar semakin panas.
Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba merasa disingkirkan setelah Wali Kota Syauqul Muhibbin melakukan mutasi besar-besaran terhadap puluhan pejabat ASN tanpa koordinasi dan komunikasi resmi.

 “Saya tidak dilibatkan sama sekali dalam mutasi itu. Saya baru tahu malam sebelumnya,” ujar Elim Tyu Samba, Sabtu (11/10/2025).

Elim mengancam akan melaporkan kebijakan tersebut ke Kemendagri, karena menilai langkah Wali Kota melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kritik tak berhenti di situ.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, juga ikut menyoroti kebijakan penempatan pejabat yang dinilai tidak profesional dan terlalu banyak Plt (Pelaksana Tugas).

 “Kalau terlalu banyak Plt, pengambilan keputusan strategis bisa terhambat dan berimbas pada pelayanan publik,” tegas Syahrul, Senin (13/10/2025).

Analisa Hukum oleh Haryono, S.H., M.H. (Kantor Hukum Haryono & Partners, Blitar):

Menurut pengacara, Haryono, S.H., M.H., mutasi ASN memang merupakan hak prerogatif kepala daerah, namun tetap terikat oleh prinsip koordinasi dan etika pemerintahan.

 “Secara hukum Wali Kota boleh melakukan mutasi, tapi secara etik dan tata kelola, ia wajib berkoordinasi dengan wakilnya. Pemerintahan daerah bukan sistem satu orang,” jelas Haryono.

Ia menegaskan, keputusan sepihak dalam mutasi dapat dianggap cacat prosedur secara etika dan administratif, walau secara hukum tetap sah.
“Jika hal ini terus dibiarkan, akan timbul krisis kepercayaan dalam birokrasi dan potensi disfungsi pelayanan publik,” tambahnya.

Situasi Terkini: Krisis di Puncak Pemkot Blitar

Konflik ini menjadi puncak ketegangan yang disebut-sebut sudah lama terjadi di internal Pemkot Blitar.
Banyak pihak menilai, mutasi ASN kali ini sarat muatan politik, bukan murni penataan birokrasi.
Publik kini menunggu langkah Kemendagri — apakah akan turun tangan atau membiarkan konflik dua pimpinan kota ini bergulir makin panas(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya