Hubungan terlarang :Pecat Anggota DPRD Kota Blitar Dan Oknum Polwan Polres Blitar Untuk menjaga marwah institusi



Blitar, Kantor Hukum H&P.com – Polemik dugaan kasus asusila yang menyeret seorang polisi wanita (polwan) dari Polres Blitar Kota berinisial WA dan seorang anggota DPRD Kota Blitar berinisial GP dari Fraksi PPP, terus menjadi sorotan publik.

Meski Polres Blitar Kota telah melakukan klarifikasi terhadap anggotanya, langkah berbeda justru terlihat dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Blitar yang hingga kini belum mengambil tindakan etik terhadap anggotanya.

Kasus ini mencuat setelah penggerebekan di sebuah hotel di Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu (18/10/2025). Dalam peristiwa itu, WA ditemukan berada di kamar hotel dan mengaku sebelumnya bersama pria berinisial GP, anggota DPRD Kota Blitar.

Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Polres Batu melalui 
LP/B/127/X/2025/SPKT/POLRES BATU/POLDA JATIM tertanggal 18 Oktober 2025, dengan dugaan pelanggaran Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.
Kasi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap anggota polwan tersebut.

“Polres Batu berwenang menyelidiki aspek pidananya karena lokasi kejadian di wilayah hukumnya, sementara kami menangani aspek etik dan kedinasan. Jika hasil penyelidikan menunjukkan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Namun, berbeda dengan kepolisian yang sudah mengambil langkah konkret, BK DPRD Kota Blitar hingga kini masih beralasan menunggu laporan resmi untuk dapat memanggil GP.
Sikap pasif ini menuai kritik tajam dari kalangan praktisi hukum dan masyarakat.

Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menilai BK DPRD seharusnya segera bertindak karena kasus tersebut telah jelas terekam dalam laporan kepolisian dan menjadi perhatian publik.

“BK DPRD jangan pura-pura tidak tahu. Laporan polisi secara resmi sudah ada di Polres Batu dan faktanya sudah viral. Kalau lembaga diam saja, itu sama saja mencederai kehormatan DPRD,” tegas Haryono di Blitar, Senin (20/10/2025).

Menurut Haryono, BK DPRD Kota Blitar wajib menjalankan fungsi pengawasan etik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan yang mengatur tugas DPRD dan pembentukan Badan Kehormatan.

Badan ini memiliki wewenang untuk menerima pengaduan, memeriksa, memanggil, dan memberikan rekomendasi sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD, sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Blitar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

“BK harus bergerak tanpa menunggu laporan formal. Ini bukan sekadar gosip, tapi sudah ada dasar hukum dan laporan polisi yang sah,” ujarnya.
Selain itu, Haryono juga menegaskan bahwa pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pengusung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran moral ini melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) apabila terbukti melanggar sumpah jabatan atau merusak nama baik lembaga.

Langkah itu, katanya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 (jo. PKPU Nomor 6 Tahun 2019) tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Kalau terbukti, segera lakukan PAW. Jangan menunggu tekanan publik. Ini soal moralitas pejabat publik dan wibawa lembaga,” tegasnya.

Haryono juga menyoroti bahwa Kapolres Blitar Kota wajib menjatuhkan sanksi tegas terhadap Polwan WA jika hasil pemeriksaan internal menunjukkan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Sanksi terberat dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila terbukti melanggar kode etik dan mencoreng institusi Polri.

“Langkah Polres Blitar Kota sudah benar dengan melakukan klarifikasi internal. Tapi hukum harus berlaku sama — baik untuk aparat maupun pejabat legislatif,” tegas Haryono.

Kasus ini kini menjadi ujian bagi integritas dan transparansi institusi publik di Blitar.
Masyarakat menuntut agar BK DPRD dan partai politik segera mengambil langkah etik dan hukum tanpa pandang bulu, demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan rakyat terhadap wakilnya(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya