Advokat Blitar Titip Aspirasi: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Diharapkan Atasi Pencemaran Kali Tempur


Blitar,KantorhukumH&P — Seorang pengacara asal Kota Blitar menyampaikan aspirasi terbuka kepada Wali Kota Blitar, Syauqul Alim Muhibbin, dan Wakil Wali Kota, Elim Tyu Samba, agar menaruh perhatian serius terhadap persoalan pencemaran dan bau busuk di Kali Tempur, salah satu aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Blitar.

Aspirasi itu disampaikan oleh Haryono, S.H., M.H., Pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners, yang menilai kondisi Kali Tempur sudah sangat memprihatinkan dan telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa ada penanganan tuntas.

Menurutnya, sumber utama pencemaran dan bau tak sedap di aliran sungai tersebut kuat diduga berasal dari limbah industri tahu dan kotoran ternak sapi milik warga di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

 “Titip Kali Tempur, inggih Mas. Semoga di tangan jenengan berdua, Kota Blitar mampu mengatasi bau busuk di sepanjang aliran Kali Tempur. Kondisi ini sudah puluhan tahun tidak satu pun pemimpin sebelumnya yang bisa menyelesaikan,” ujar Haryono dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Ia meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak) diam-diam ke sejumlah pabrik tahu di wilayah Pakunden untuk memastikan apakah pengusaha telah memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan ke mana limbah cair mereka dibuang.

“Sesekali monggo jenengan sidak diam-diam di perusahaan tahu Pakunden. Apakah pengusaha ini memiliki pengolahan limbah dan ke mana limbah mengalir,” tambahnya.

Lebih lanjut, Haryono juga mendorong pemerintah kota untuk mencarikan anggaran dari pemerintah pusat guna membangun IPAL terpadu di wilayah Pakunden, sebagai solusi permanen untuk mengatasi pencemaran Kali Tempur.

“Tolong carikan anggaran dari pusat untuk membangun IPAL ini. Jika berhasil, saya bersumpah akan sujud syukur di depan jenengan sebagai bentuk terima kasih mewakili masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Haryono menyampaikan keyakinannya bahwa Wali Kota Syauqul Alim Muhibbin dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba mampu membawa perubahan nyata bagi lingkungan hidup di Kota Blitar, terutama dalam menjadikan Kali Tempur kembali bersih dan bermanfaat bagi warga sekitar.

“Kami percaya, jenengan berdua mampu mengubah Kali Tempur yang selama ini kotor menjadi kali yang bersih dan bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat,” tutupnya.

Pesan ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta harapan agar duet pemimpin Kota Blitar saat ini mampu mencatatkan sejarah baru dengan menuntaskan persoalan klasik yang sudah bertahun-tahun membebani warga(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya