Warga Bisa Lapor Tindak Pidana Meski Bukan Korban


Blitar, Kantorhukum.com – Banyak masyarakat masih mengira bahwa hanya korban langsung yang boleh melaporkan tindak pidana ke polisi. Padahal, menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap orang yang melihat, menyaksikan, atau mengetahui adanya tindak pidana berhak bahkan wajib melaporkannya.

Dalam Pasal 108 KUHAP dijelaskan:
1. “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.”
2. “Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.”

Menurut Haryono, ketentuan ini penting dipahami agar masyarakat tidak ragu untuk melapor ke polisi jika mengetahui adanya tindak pidana.

“Masyarakat sering berpikir kalau bukan korban langsung, tidak bisa lapor. Padahal, KUHAP secara tegas memberi hak bahkan kewajiban. Misalnya, kalau ada orang yang menyebarkan video pornografi di media sosial, meski kita bukan korban, kita berhak melapor karena sudah melihat tindak pidana itu,” jelas Haryono, Sabtu (6/9/2025).

Contoh Penerapan Pasal 108 KUHAP
1. Kasus Penyebaran Video Porno di Media Sosial.
Seorang warga melihat akun temannya di Facebook mengunggah video porno. Meski bukan korban, warga tersebut bisa melaporkan unggahan itu ke polisi karena jelas melanggar UU ITE dan UU Pornografi.
2. Kasus Pencurian Motor di Jalan.
Seorang saksi mata melihat aksi pencurian sepeda motor di parkiran. Walau motor itu bukan miliknya, saksi punya hak penuh untuk melapor ke polisi dengan memberikan ciri-ciri pelaku atau nomor kendaraan yang digunakan.
3. Kasus Perkelahian di Tempat Umum.
Dua orang berkelahi hingga melukai salah satu pihak. Orang yang kebetulan lewat dan menyaksikan peristiwa itu berhak melapor ke aparat penegak hukum meskipun tidak ada hubungan dengan korban maupun pelaku.
4. Kasus Permufakatan Jahat
Jika seseorang mendengar rencana sekelompok orang yang akan melakukan penjarahan atau pembakaran fasilitas umum, maka ia bukan hanya berhak, tetapi wajib melaporkan ke penyidik sesuai Pasal 108 ayat (2) KUHAP.

Haryono menegaskan, laporan bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis, baik di Polsek, Polres, maupun langsung ke penyidik. Bukti awal yang mendukung laporan, seperti rekaman, tangkapan layar, atau keterangan saksi, akan sangat membantu proses penyelidikan.

“Kalau masyarakat diam, pelaku tindak pidana akan merasa aman. Padahal hukum membuka ruang agar siapa pun yang mengetahui tindak pidana bisa segera melapor,” tambahnya.

Dengan memahami Pasal 108 KUHAP, masyarakat diharapkan lebih berani bersikap aktif. Tidak hanya menunggu korban yang bergerak, tetapi juga berperan serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama(H&P).

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya