Program Dapur MBG Untungkan Kapitalis,Politisi dan Spekulan, UMKM Lokal Tersingkir



Blitar KantorhukumH&P.com_ Program Makan Bersama Gratis (MBG) menuai sorotan tajam. Haryono, S.H., M.H., pengacara dari Kantor Hukum Haryono and Partners di Kota Blitar, menyebut program tersebut berpotensi menjadi ajang pembodohan rakyat jika tidak dikelola dengan benar dan transparan.

Menurut Haryono, para pengelola dapur MBG se-Indonesia sebenarnya sudah memperoleh keuntungan besar tanpa harus mengurangi kualitas makanan. Dengan perhitungan sederhana, keuntungan minimal yang diraup mencapai Rp140 juta per bulan.

“Anggaran per porsi sebesar Rp15.000, yang dialokasikan untuk makanan Rp10.000. Sisanya Rp2.000 untuk sewa sarana prasarana, dan Rp3.000 untuk operasional. Jika satu dapur mengelola 3.500 porsi per hari selama 20 hari, maka keuntungan bersih dari pos sewa mencapai Rp140 juta per bulan. Dalam setahun lebih dari Rp1 miliar,” ungkap Haryono, Jumat (19/9/2025).

Haryono menegaskan, dengan keuntungan sebesar itu, seharusnya pengelola dapur tidak lagi “mencuri" biaya produksi makanan yang sejatinya menjadi hak rakyat. “Dana Rp10.000 itu harus murni untuk kualitas makanan. Jangan sekali-kali dikurangi/dikorupsi, karena keuntungan mereka sudah sangat besar dan sah,” atau anda semua masuk bui.ujarnya.

Lebih lanjut, Haryono menilai pemerintah tidak perlu repot menyediakan dapur MBG dengan alokasi anggaran tambahan Rp5.000 per porsi. Ia mengusulkan agar pemerintah bekerja sama dengan depot, warung, atau rumah makan lokal. Menurutnya, langkah ini jauh lebih efektif dan memberi manfaat ganda.

“Pertama, pemerintah bisa menghemat anggaran Rp5.000 per porsi. Kedua, sekaligus memberdayakan UMKM lokal. Ketiga, menjaga kualitas makanan, karena pelaku UMKM kecil kemungkinan merusak usaha mereka sendiri dengan cara curang,” kata Haryono.

Ia juga menyoroti profil para pengelola dapur MBG yang disebutnya tidak memiliki keahlian di bidang kuliner. “Mereka bukan ahli makanan, melainkan para pemilik modal atau spekulan. Jadi wajar kalau program ini lebih berorientasi keuntungan, bukan pemberdayaan rakyat,” tegasnya.

Haryono berharap pemerintah meninjau ulang sistem pengelolaan MBG agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang. “Program ini harus benar-benar menyentuh rakyat kecil, bukan menjadi ladang bisnis bagi para kapitalis,Politsi dan spekulan” pungkasnya(H&P).

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya