Kasus Keracunan Massal MBG, Pengacara Blitar Minta Polisi Tegas Tetapkan Tersangka Pelakunya


Blitar, KontothukumH&P.com —
Fenomena keracunan massal siswa akibat konsumsi pangan dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menimbulkan keprihatinan. Ribuan siswa di berbagai daerah Indonesia dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG, meski sejauh ini tidak ada korban meninggal dunia.

Menanggapi hal ini, Haryono, S.H., M.H., pengacara dari kantor hukum Haryono & Partners Kota Blitar, mendesak Kepolisian segera menetapkan pengelola dapur MBG sebagai tersangka.

 “Kami mendorong penegakan hukum yang tegas. Penetapan tersangka perlu dilakukan untuk memberikan efek jera, agar ke depan tidak ada lagi siswa yang menjadi korban keracunan makanan,” tegas Haryono di Blitar, Kamis (25/9/2025).

Menurut Haryono, penyidik dapat menjerat pengelola dapur MBG dengan beberapa ketentuan hukum:
1.Pasal 360 KUHP (kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau luka).
2.Pasal 136 UU Pangan No. 18 Tahun 2012 (pangan tidak memenuhi standar keamanan).
3.Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (produk tidak aman bagi konsumen).

“Unsur kelalaian sudah sangat nyata. Ada bukti makanan tidak aman dan ada ribuan korban. Polisi tidak perlu ragu menetapkan tersangka,” ujar Haryono.

Haryono menegaskan, langkah hukum ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memperbaiki sistem penyedia makanan sekolah.

 “Penetapan tersangka akan menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir melindungi kesehatan anak didik. Tanpa ketegasan, kejadian serupa bisa terus berulang,” pungkasnya(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya