Silpa(Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) 429,2 M Kabupaten Blitar, Adalah Kesalahan Kolektif Eksekutif Dan Legislatif


Blitar – Tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang mencapai Rp429,2 miliar hingga Juli 2025 memicu keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari pengacara kenamaan Kota Blitar, Haryono, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Haryono & Partners.

Menurut Haryono, tingginya Silpa tersebut tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar.
“Ini adalah cerminan kegagalan kolektif. DPRD memikul tanggung jawab besar karena tugas utama legislatif adalah mengawasi, bukan malah menjadi bagian dari masalah,” tegasnya, Senin (25/8/2025).

Ia menyoroti adanya dugaan “penjegalan” program Bupati yang dikaitkan dengan rencana penghapusan dana aspirasi (pokok-pokok pikiran/Pokir) DPRD. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
“Ketika pembangunan fisik terhenti dan dana vital tidak terserap, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Apalagi di wilayah Blitar Selatan dan Barat yang masih menghadapi kesenjangan pembangunan,” ujarnya.

Haryono menegaskan, polemik politik internal seharusnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa Silpa yang tinggi berisiko mengurangi alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga semakin menghambat laju pembangunan daerah.

“Sikap DPRD yang terkesan lebih mengedepankan kepentingan kelompok ketimbang pembangunan daerah adalah preseden buruk. Kami mendesak para wakil rakyat segera menghentikan manuver politik yang merugikan masyarakat dan memprioritaskan harmonisasi dengan eksekutif,” pungkasnya.

Pernyataan ini diharapkan menjadi pengingat bagi para legislator agar kembali fokus pada tugas pokok mereka serta memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Blitar.

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya