Siapa Bilang Kita Sudah Merdeka?



BLITAR– Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni upacara bendera atau pesta rakyat semata. Pada usia ke-80 tahun, bangsa ini justru tengah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar mengusir penjajah fisik.

Kantor Hukum Haryono & Partners, yang dipimpin oleh Haryono, S.H., M.H., mengajak seluruh elemen bangsa untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Menurut Haryono, kemerdekaan adalah kebebasan dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan yang justru lahir dari anak bangsa sendiri.

"Para pahlawan telah berjuang hingga tetes darah penghabisan demi merebut kedaulatan dari tangan penjajah. Namun, apakah kita sudah benar-benar merdeka?" ujar Haryono. "Hari ini, kita menghadapi musuh yang tidak kasat mata—bersembunyi di balik jas, jabatan, dan lencana kekuasaan—yang menggerogoti bangsa dari dalam."

Narasi kemerdekaan hari ini, lanjut Haryono, telah dicederai oleh praktik-praktik yang merusak fondasi negara. Mafia anggaran dengan rakus merampas uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Sementara itu, mafia tanah menyingkirkan hak-hak agraria masyarakat kecil, hingga mereka terusir dari tanah leluhur yang diwariskan turun-temurun.

"Apakah kita rela perjuangan para pahlawan hanya berakhir pada kekuasaan yang korup? Apakah hati nurani kita tidak terusik melihat rakyat kecil yang termiskinkan di tanahnya sendiri?" tanya Haryono dengan nada prihatin.

Lebih parah lagi, mafia hukum telah mencederai pilar keadilan. Hukum, yang seharusnya menjadi benteng bagi rakyat kecil, kini kerap diperdagangkan demi kepentingan segelintir orang.

"Kemerdekaan sejati adalah tentang keadilan. Tanpa keadilan, kita hanya menjadi bangsa yang merdeka secara simbolis, tetapi sejatinya masih terjajah oleh ketidaksetaraan," tegasnya.

Di momentum sakral HUT ke-80 RI ini, Haryono & Partners menyerukan kepada para pemimpin bangsa, pejabat publik, dan seluruh elemen masyarakat untuk kembali pada jati diri yang diwariskan para pendiri bangsa.

"Hentikan nafsu serakah yang merusak negeri. Ingatlah, jabatan dan kekuasaan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri," kata Haryono.

Ia menegaskan, bangsa ini dibangun di atas semangat pengorbanan, gotong royong, dan keadilan sosial—bukan di atas korupsi dan kesewenang-wenangan. Kemerdekaan sejati baru dapat terwujud ketika seluruh rakyat hidup sejahtera, aman, dan mendapatkan keadilan tanpa terkecuali.

"Mari kita jadikan 80 tahun kemerdekaan ini sebagai momentum revolusi mental. Mari kita bebaskan bangsa ini dari cengkeraman mafia dan praktik korupsi. Itulah cara terbaik untuk menghormati perjuangan para pahlawan," tutup Haryono.(Hry)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya