Okum Polisi Blitar Di Duga Tahan SHM Warga


BLITAR | Seorang oknum polisi di Blitar, Jawa Timur, diduga kuat menahan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga berinisial A tanpa dasar hukum yang jelas. Tindakan ini dilakukan setelah oknum polisi tersebut menjadi korban penipuan oleh DPO Polda Metro Jaya, yang juga melibatkan klien kami. Kantor Hukum Haryono and Partners, selaku kuasa hukum A, mendesak agar SHM kliennya segera dikembalikan tanpa syarat dan meminta Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Jawa Timur untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik ini.

"SHM milik klien kami ini tidak ada kaitannya dengan utang piutang antara oknum polisi dengan klien kami. Oknum tersebut menahan sertifikat klien kami secara sepihak dan tanpa hak," ujar Haryono dari Kantor Hukum Haryono and Partners, Kota Blitar.

Kronologi Kejadian :
Menurut Haryono, kasus ini bermula saat kliennya, A, menjadi korban penipuan oleh seorang DPO Polda Metro Jaya berinisial EG dengan kerugian mencapai Rp450 juta.
Untuk kebutuhan sangat darurat, A meminta EG mencarikan pinjaman sebesar Rp125 juta. EG kemudian meminjam SHM milik A dengan dalih sebagai jaminan pinjaman ke pihak ketiga. Uang Rp125 juta tersebut akhirnya diterima oleh A.

Belakangan diketahui, EG juga menipu seorang oknum polisi melalui perantara teman dekat EG berinisial IW Saat EG menghilang, oknum polisi tersebut menekan IW untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Kami tidak tahu bagaimana ceritanya, tetapi SHM milik klien kami yang sebelumnya dipegang oleh EG bisa sampai di tangan I, dan kemudian diserahkan ke oknum polisi itu sebagai jaminan," jelas Haryono.

Oknum polisi tersebut kini menguasai SHM milik A dan menolak mengembalikannya. Padahal, secara hukum, tidak ada hubungan utang piutang langsung antara A dan oknum polisi tersebut.

Mediasi Buntu, Diduga Ada Perlindungan.
Haryono mengaku telah berulang kali melakukan negosiasi, bahkan hingga mediasi dengan pimpinan tinggi oknum polisi tersebut. Namun, mediasi tersebut menemui jalan buntu. Oknum polisi tetap bersikukuh tidak akan mengembalikan SHM jika A tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp125 juta yang ia terima dari EG.

"Alasan yang diberikan oleh oknum polisi sangat tidak masuk akal. Mereka berdalih bahwa SHM tersebut dijadikan jaminan oleh A untuk mendapatkan pinjaman Rp125 juta, sehingga dianggap ada dasar hukum.
Padahal, A tidak pernah memiliki perjanjian utang piutang dengan oknum polisi itu," tegas Haryono.

Haryono menduga ada perlindungan dari atasan oknum polisi tersebut, mengingat tindakan yang dilakukan jelas-jelas melanggar hukum dan etika. "Sebagai Aparat Penegak Hukum (APH), seharusnya oknum polisi tersebut memahami regulasi. Menahan sertifikat milik orang lain tanpa dasar hukum yang sah adalah perampasan hak. Kami berharap pimpinan di atasnya bisa bertindak objektif," lanjut Haryono.

Tuntutan Keadilan
Menanggapi situasi ini, Kantor Hukum Haryono and Partners menuntut agar SHM milik kliennya, A, segera dikembalikan tanpa syarat. Pihaknya juga meminta Propam Polda Jawa Timur untuk segera mengusut kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang diduga telah menyalahgunakan wewenangnya.

"Kami meminta keadilan. Jika SHM klien kami tidak segera dikembalikan, kami akan menempuh jalur hukum dan melaporkan oknum polisi ini ke Propam. Tindakan oknum ini merusak citra Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," tutup Haryono. 

(Hry)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya