Minta Polres Blitar Gelar Konferensi Pers Terkait Mobil Mewah Tanpa Nopol Diduga Milik Wabup Beky


Blitar, KantorhukumH&P.com– Haryono, S.H., M.H., menyoroti insiden kecelakaan mobil mewah BMW M4 Coupe berwarna hijau kekuningan yang diduga dikemudikan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, pada Jumat (29/8/2025) malam di simpang empat Kanigoro, Blitar. Menurut Haryono, sejumlah kejanggalan dalam peristiwa ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Pertama, ia menyoroti aksi pengemudi mobil tersebut yang sebelumnya sempat menggeber-geber kendaraan usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar. Aksi itu dilakukan ketika para wartawan sedang mewawancarai Ketua DPRD terkait pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Ini bukan sekadar soal gaya, tapi menyangkut etika pejabat publik. Pejabat harus menunjukkan teladan moral, bukan sebaliknya,” tegas Haryono, Sabtu (30/8/2025).

Kedua, Haryono mempertanyakan hilangnya pelat nomor polisi mobil tersebut. Berdasarkan informasi saksi, sebelum kecelakaan mobil masih menggunakan pelat nomor. Namun saat kejadian, pelat sudah dilepas.
“Ada apa pelat nomor ini dilepas? Apakah ada sesuatu yang ditutupi? Atau mobil ini bermasalah? Polisi harus transparan, periksa kepemilikan kendaraan ini dan umumkan hasilnya ke publik,” ujarnya.

Selain itu, Haryono juga menyinggung hubungan eksekutif dan legislatif di Blitar yang belakangan disebut memanas akibat molornya pembahasan dan pengesahan PAK. Ia menilai insiden ini tidak bisa dilepaskan dari konteks tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Jangan sampai persoalan ini menambah ketidakpercayaan publik terhadap eksekutif dan legislatif. Blitar butuh pemerintahan yang solid, bukan yang saling sandera kepentingan,” kata Haryono.

Terakhir, ia mendesak Polres Blitar untuk segera menggelar konferensi pers resmi terkait insiden ini agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi.
“Polisi harus hadir memberikan kepastian hukum. Jangan sampai publik berspekulasi dan menimbulkan persepsi negatif. Keterbukaan itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Haryono(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya