Ketua BPD Desa Umbul Damar Binangun Blitar Di Minta Mundur


Blitar– Kantor Pengacara Haryono and Partners melalui pendirinya, Haryono, S.H., M.H., mengeluarkan pernyataan tegas terkait temuan adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di Desa Umbul Damar, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yang merangkap jabatan sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Praktik ini dinilai rawan menimbulkan konflik kepentingan dan potensi penggajian ganda yang dapat merugikan keuangan negara.

Haryono menegaskan bahwa meskipun larangan rangkap jabatan ASN sebagai anggota BPD tidak tertuang dalam satu pasal tunggal, ketentuan ini muncul dari harmonisasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki semangat sama dalam menjaga netralitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara negara.

“Seorang ASN adalah bagian dari birokrasi pemerintah yang terikat pada hierarki dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Sementara BPD adalah mitra sekaligus pengawas pemerintah desa. Jika seorang ASN menjadi anggota BPD, bagaimana mungkin dia bisa objektif mengawasi pemerintah desa, sementara dia sendiri bagian dari birokrasi yang diawasi?” ujar Haryono.

Menurutnya, rangkap jabatan tersebut bermasalah dari dua sisi utama:

1. Konflik kepentingan
Fungsi pengawasan BPD akan tumpul ketika anggotanya adalah ASN. Kritik objektif dan fungsi check and balance menjadi sulit dijalankan.

2. Potensi gaji ganda
ASN mendapat gaji dari APBN, sedangkan anggota BPD menerima tunjangan dari APBN dan APBDes. Praktik rangkap jabatan berarti menerima dua sumber penghasilan negara untuk dua jabatan publik, yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara.

Haryono mengutip beberapa dasar hukum yang memperkuat sikapnya:
1.UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN – menekankan netralitas, profesionalitas, dan kode etik ASN.
2.UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa – menempatkan BPD sebagai pengawas pemerintah desa, yang tidak boleh terpengaruh kepentingan birokrasi.
3.PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS – mengatur sanksi jika rangkap jabatan mengganggu kinerja atau melanggar aturan kepegawaian.

 “Kami meminta kepada (FR), ASN aktif di Desa Umbul Damar ini untuk memilih salah satu jabatan. Jika ingin menjadi pengurus BPD, lepaskan status ASN, dan sebaliknya. Langkah ini penting untuk menjaga integritas birokrasi dan pemerintahan desa yang bersih,” tegas Haryono.

Pernyataan ini diharapkan menjadi peringatan bagi ASN di seluruh wilayah Blitar, agar tidak terjebak dalam praktik yang berpotensi melanggar hukum, etika, dan merugikan masyarakat serta negara.(Hry)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya