Kecam Keras Tindakan Brutal Oknum Brimob Yang Sengaja Bunuh Ojol Dengan Barracuda


Blitar– Pengacara Haryono, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Haryono and Partners Kota Blitar, mengecam keras insiden yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol) usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polda Metro Jaya saat aksi demonstrasi di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya mencoreng institusi Polri, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius, biadab dan tak punya perikemanusiaan.

“Kami mengecam keras tindakan brutal oknum Brimob yang sengaja melindas ojol di lokasi demo. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi kejahatan pidana yang merenggut nyawa manusia,” ujar Haryono dalam, Jumat (29/8/2025).

Ia menegaskan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak sekedar meminta maaf kepada keluarga korban, Kapolri harus memastikan kasus ini ditangani secara transparan. Haryono meminta agar tujuh anggota Brimob yang sudah diamankan tidak hanya diberikan sanksi etik atau disiplin, melainkan juga diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Para pelaku adalah aparat penegak hukum. Mereka seharusnya menegakkan hukum dan melindungi masyarakat, bukan justru menghilangkan nyawa warga sipil. Karena itu, kami mendesak Kapolri menghukum seberat-beratnya para pelaku,” tegas Haryono.

Sebelumnya, Divisi Propam Polri telah mengamankan tujuh anggota Brimob Polda Metro Jaya yang berada di dalam rantis Barracuda saat kejadian. 

Kompolnas juga ikut mengawasi jalannya pemeriksaan untuk memastikan transparansi penanganan kasus.

Peristiwa yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang driver ojol, itu memicu gelombang protes masyarakat dan kecaman luas dari berbagai kalangan(H&P)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya