Jariyah,Infaq,Sedekah Dan Sumbangan Di Sekolah Negeri Yang Wajib, Hukumnya Haram



BLITAR, – Praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri kembali menjadi sorotan. Modusnya kerap dibungkus dengan istilah “sumbangan”, “infak”, atau “sedekah” yang sebenarnya bersifat wajib dan mengikat.

Dalam pernyataan resminya, Haryono, S.H., M.H., advokat sekaligus pimpinan Kantor Hukum Haryono and Partners Kota Blitar, menegaskan bahwa setiap pungutan di sekolah negeri yang melanggar ketentuan adalah haram secara moral dan melanggar hukum secara yuridis.

“Dengan dalih apapun, jika melanggar aturan, itu adalah pungli. Uang pungli haram!” .Ingat, kesepakatan dengan cara apapun jika itu bertentangan dengan undang-Undang ( baca pasal 1320 Kuhperdata tentang syarat syahnya sebuah perjanjian) ,maka hasilnya di nyatanya batal demi hukum.tegas Haryono.

Menurut Haryono, pernyataan ini disampaikan setelah pihaknya menerima banyak aduan dari wali murid terkait permintaan uang di sejumlah sekolah negeri di Blitar.

Modus yang umum terjadi adalah mengundang wali murid ke rapat Komite Sekolah untuk membahas kebutuhan sekolah. Di akhir rapat, komite menetapkan “sumbangan” dalam jumlah jutaan rupiah per tahun. Pembayaran bahkan kerap dipersulit dengan penolakan metode transfer dan mewajibkan pembayaran tunai.

Selain itu, siswa sering diwajibkan membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di koperasi sekolah, yang memperkuat indikasi adanya praktik komersialisasi pendidikan.

Haryono mengingatkan, pendidikan dasar di sekolah negeri seharusnya bebas biaya karena sudah didanai oleh APBN dan APBD melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan:
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa dipungut biaya bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun.”

Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan, sumbangan yang sah hanya boleh diterima jika:

1. Bersifat sukarela.
2. Tidak mengikat.
3. Tidak ditentukan nominalnya.
4. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik seperti kenaikan kelas atau kelulusan.

Jika salah satu kriteria tersebut dilanggar, maka pungutan tersebut masuk kategori pungli.

Haryono menegaskan, setiap wali murid berhak menolak pungutan yang melanggar aturan dan tidak boleh takut melaporkan praktik tersebut.

 “Praktik ini merusak prinsip pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi. Laporkan kepada Dinas Pendidikan atau pihak kepolisian agar ada tindakan tegas,” ujarnya.

Haryono juga menekankan bahwa pihak sekolah maupun komite tidak boleh bersembunyi di balik istilah “sumbangan” untuk melegitimasi pungutan yang sejatinya bersifat wajib.(Hry)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya