Jangan Ada Kebohongan Publik soal Proyek Kilang Minyak Rp200 Triliun di Blitar Selatan


Blitar, kantorhukum.com – Wacana pembangunan kilang minyak senilai Rp200 triliun di Blitar Selatan kembali menuai sorotan. Proyek yang disebut akan dibangun di kawasan Pantai Peh Pulo, Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, ini dianggap sarat dengan ketidakjelasan.

Pengacara Haryono, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Haryono and Partners Kota Blitar, menegaskan agar publik tidak disuguhi informasi yang menyesatkan. Menurutnya, klaim investor yang menyebut sudah mengantongi izin lokasi sejak 2020 jelas bertolak belakang dengan pernyataan Perhutani yang membantah adanya dokumen resmi terkait proyek tersebut.

 “Publik jangan diberi harapan palsu. Investor menyebut sudah ada izin sejak 2020, tapi faktanya Perhutani membantah. Ini bisa dianggap kebohongan publik yang merugikan masyarakat,” ujar Haryono, Jumat (29/8/2025).

Haryono menilai, proyek raksasa dengan nilai investasi fantastis tidak bisa hanya didasarkan pada klaim sepihak. Ia menekankan pentingnya transparansi, kepastian hukum, dan keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah daerah, dalam memastikan keabsahan rencana tersebut.

“Kalau memang ada rencana pembangunan kilang minyak, sampaikan apa adanya, tunjukkan dokumen resminya. Jangan sampai masyarakat digiring pada wacana besar yang justru tidak jelas pijakannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur PT Blitar Putra Energi (BPe), M. Toha, mengklaim perusahaannya telah memperoleh izin lokasi seluas 1.500 hektare sejak tahun 2020 untuk membangun kawasan industri besar berupa pabrik petrokimia hulu dan kilang minyak. Ia bahkan menyebut telah menjalin komunikasi dengan calon investor asing, termasuk dari India, yang diklaim telah menyetujui ringkasan studi kelayakan.

Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh Perhutani. Wakil Kepala Sub-Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH) Blitar, Hermawan H.S., menegaskan pihaknya tidak pernah menerima dokumen resmi apa pun terkait proyek dimaksud. Menurut Hermawan, lahan di Desa Sumbersih yang masuk dalam kawasan Perhutani hanya sekitar 600–700 hektare, jauh dari klaim investor yang menyebut 1.500 hektare.

Tak hanya Perhutani, mantan Kepala BappedaLitbang Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, juga menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen atau laporan resmi terkait rencana pembangunan kilang minyak di Blitar Selatan.

Haryono menambahkan, kejelasan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi.

“Kita tidak menolak investasi, apalagi jika benar ada dana sebesar Rp200 triliun yang masuk ke Blitar. Tapi jangan sampai masyarakat dikorbankan oleh janji-janji tanpa dasar hukum yang jelas. Pemerintah daerah dan pusat harus turun tangan meluruskan,” pungkasnya(H&P).

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya