Dugaan Penahanan SHM Warga Oleh Anggota Polresta Blitar Masuk Babak Baru

BLITAR - Seorang oknum polisi berinisial W, anggota Polres Blitar Kota, diduga kuat menahan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga berinisial A tanpa dasar hukum yang jelas. SHM tersebut dikuasai W setelah dirinya turut menjadi korban penipuan oleh seorang DPO Polda Metro Jaya berinisial EG, yang juga melibatkan pihak ketiga IW.

Kantor Hukum Haryono and Partners, selaku kuasa hukum A, mendesak agar SHM tersebut segera dikembalikan tanpa syarat. Pihaknya juga meminta Propam Polda Jawa Timur turun tangan menindak dugaan pelanggaran kode etik ini.

 “SHM milik klien kami tidak ada kaitannya dengan hubungan utang piutang antara W dan pihak ketiga. Penahanan sertifikat ini adalah tindakan sepihak, tanpa hak, dan melanggar hukum,” tegas Haryono, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Haryono and Partners, Kota Blitar.

Kronologi Perkara:
Kasus ini bermula saat A menjadi korban penipuan oleh EG dengan kerugian mencapai Rp. 500 juta. Dalam kondisi terdesak, A meminta EG mencarikan pinjaman sebesar Rp125 juta. Untuk itu, EG meminjam SHM milik A dengan alasan sebagai jaminan pinjaman ke pihak ketiga. Dana sebesar Rp125 juta akhirnya diterima oleh A.

Belakangan, EG juga menipu W melalui perantara IW. Saat EG menghilang, W menekan IW untuk bertanggung jawab. Namun secara tidak jelas, SHM milik A berpindah tangan dari EG ke IW, lalu akhirnya jatuh ke tangan W. Hingga kini, W tetap menguasai SHM tersebut dan menolak mengembalikannya meski tidak ada perjanjian utang-piutang langsung antara dirinya dengan A.

Mediasi Buntu :
Haryono mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengadukan masalah ini langsung kepada Kapolresta Blitar. Tiga hari kemudian, mereka difasilitasi mediasi oleh Wakapolresta Blitar. Namun, hasilnya menemui jalan buntu karena W tetap tidak bersedia menyerahkan SHM A. 

“Kami minta kepada W agar mengejar IW yang statusnya juga DPO. Kami yakin jika W serius mencari IW, pasti akan ketemu. IW masih memiliki aset berupa bangunan rumah tiga lantai di sekitar Makam Bung Karno. Nilai aset IW jelas lebih dari cukup untuk mengganti kerugian W. Jadi, aneh kalau W malah menahan SHM milik klien kami yang tidak ada hubungan apa pun dengan W,” terang Haryono.

Tuntutan Keadilan:
1. Kapolresta Blitar segera memerintahkan W untuk menyerahkan SHM kliennya tanpa syarat.

2. Propam Polda Jawa Timur mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan W.

3. W diarahkan mengejar IW sebagai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab.

“Sebagai anggota Polri, W seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menahan SHM klien kami tanpa dasar hukum adalah perampasan hak. Kami berharap Kapolresta bersikap tegas agar persoalan ini segera tuntas,” pungkas Haryono.
(Hry)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya