Blitar Darurat Gas Elpiji 3 Kg, Adv.Haryono Tuntut Pemerintah Bentuk Satgas Khusus


BLITAR– Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg di Kota dan Kabupaten Blitar semakin meresahkan masyarakat. Kondisi ini dinilai telah mencapai titik yang tidak dapat ditoleransi karena berdampak langsung pada perekonomian rakyat kecil dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Kantor Hukum Haryono & Partners, Blitar, menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah konkret. Menurut Haryono, partner di Kantor Hukum tersebut, respon pemerintah sejauh ini masih terkesan lamban dan belum efektif.

“Kami menilai kelangkaan ini bukan sekadar masalah distribusi, tetapi juga indikasi adanya permainan kotor dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus tegas,” ujar Haryono, Jumat (15/8/2025).

Dalam pernyataan resminya, Kantor Hukum Haryono & Partners mengajukan tiga tuntutan utama:

1. Pembentukan Satgas Khusus
Pemerintah diminta segera membentuk satuan tugas yang melibatkan unsur kepolisian, TNI, dan dinas terkait untuk mengawasi ketat seluruh rantai distribusi elpiji 3 kg, mulai dari pangkalan, agen, hingga pengecer.

2. Transparansi dan Akuntabilitas
Alokasi dan distribusi elpiji 3 kg di wilayah Blitar harus diumumkan secara terbuka, sehingga masyarakat mengetahui kuota yang tersedia dan jalur distribusinya.

3. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Aparat penegak hukum diminta menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan atau praktik ilegal lainnya, dengan proses hukum yang memberi efek jera tanpa terkecuali.

Haryono menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi ini. “Jika desakan kami diabaikan, kami siap menempuh jalur hukum demi membela hak-hak masyarakat,” tegasnya.(Hry)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya