Rencana Kepala Desa Purworejo Wates Blitar Kibarkan Bendera One Piece, Lecehkan Nilai Kebangsaan dan Berpotensi Langgar UU Desa



BLITAR, Kantor Hukum H&P - Rencana Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jarno, untuk tidak mengibarkan bendera Merah Putih dan justru mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece pada perayaan HUT RI ke-80 menuai kecaman keras.
Kantor Hukum Haryono & Partners yang berlokasi di jalan Halmahera Kota Blitar menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai perjuangan pahlawan kemerdekaan. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (1/8/2025).

"Kami mengutuk keras pernyataan tersebut. Meskipun kami memahami adanya kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan ini adalah sikap yang tidak pantas dari seorang pejabat publik," ujar Haryono, S.H., M.H., dalam siaran persnya.

Menurut Haryono & Partners, seorang kepala desa adalah perpanjangan tangan negara yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas dan melayani masyarakat. Menggunakan simbol perlawanan fiktif, seperti bendera One Piece, dianggap tidak sejalan dengan kedudukan resmi sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa.

"Seharusnya, seorang kepala desa menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum dan mengadvokasi kepentingan warga melalui jalur yang telah ditetapkan," tambah Haryono.
Kantor hukum tersebut juga menyoroti potensi pelanggaran hukum yang bisa terjadi. Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 yang mengatur tugas kepala desa untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selain itu, aksi protes tersebut dinilai mengabaikan kewajiban kepala desa untuk menaati peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 dan bentuk penghianatan terhadap nilai nilai perjuangan para pahlawan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

"Jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan harus ditempuh melalui jalur hukum dan dialog yang konstruktif, bukan melalui aksi simbolik yang berpotensi memicu ketidakpastian dan provokasi," tegas Haryono.

Ia menyarankan agar kepala desa menggunakan posisinya untuk melakukan lobi, mengajukan keberatan secara formal, atau bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika memang ada kebijakan pemerintah yang merugikan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kepala Desa Purworejo, Jarno, terkait siaran pers dari Kantor Hukum Haryono & Partners. Namun, beredar kabar bahwa rencana pengibaran bendera One Piece tersebut merupakan bentuk protes atas kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap menindas rakyat.

Kami minta kepala Desa Purworejo  segera menyampaikan klarifikasi kepada publik agar masyarakat tidak terprovokasi.atau saudara mundur dari jabatan kepala desa." Pungkas Haryono.(Hr)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Anggota Polres Blitar Di Duga Tipu Warga

Gambar
Blitar, Kantor Hukum – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial AS dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlapor, yang saat itu bertugas di wilayah hukum Polres Malang, diduga telah merugikan korban, seorang warga Blitar, sebesar Rp 130.000.000,00 dalam transaksi jual beli mobil. Kasus ini mencuat setelah korban, yang diwakili oleh kantor hukum Haryono and Partners, mengalami kerugian finansial yang berkelanjutan dan janji yang tidak ditepati oleh terlapor.  Menurut kuasa hukum korban, Haryono, dugaan tindak pidana ini bermula pada Maret 2024. "Klien kami membeli satu unit mobil Avanza Veloz seharga Rp 130.000.000,00 dari terlapor AS. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan dengan alasan sedang dalam pengurusan," ujar Haryono. Setelah penyerahan STNK satu bulan kemudian, BPKB tak kunjung diberikan. Terlapor kemudian meminjam kembali mobil tersebut de...
Baca selengkapnya

Bupati Blitar Jangan Mau Jadi Boneka Wakil Bupati

Gambar
BLITAR, Kantor Hukum – Prahara politik di Kabupaten Blitar kembali memanas. Kali ini, Bupati Blitar Rijanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar, menjadi sorotan setelah kegaduhan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Rabu (13/11/2024). Haryono, dari kantor hukum Haryono and Partners, menyayangkan adanya dugaan intervensi politik yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar. "Kami melihat ada sinyalemen kuat intervensi politik yang membuat Bupati Blitar tidak leluasa menjalankan tugasnya," ujar Haryono saat ditemui di Blitar, Kamis (14/11/2024). Menurutnya, perselisihan yang terjadi antara Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Ardiansyah akhir-akhir ini adalah bukti adanya 'tarik-menarik' kepentingan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Rijanto untuk tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun termasuk dari Wakilnya. "Bupati jangan mau jadi boneka. Beliau harus berani berdiri di atas kaki sendiri dan m...
Baca selengkapnya

Arogansi Aparat Dalam Pembubaran Sound karnaval Nglegok, Membuat Masyarakat Trauma

Gambar
Blitar– Pembubaran karnaval sound horeg di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Rabu malam (27/8/2025) menuai sorotan. Banyak warga mengaku kecewa atas tindakan aparat yang dianggap terlalu represif dalam menghentikan kegiatan hiburan rakyat tersebut. Menanggapi hal itu, Haryono, S.H., M.H., pengacara pada Kantor Hukum Haryono & Partners Kota Blitar, menyatakan keprihatinannya.  “Kami prihatin atas kondisi ini, karena masyarakat jelas kecewa dengan sikap represif aparat kepolisian. Karnaval ini sejatinya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan hiburan rakyat yang mestinya bisa difasilitasi dengan baik, bukan serta-merta dibubarkan dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan,” tegas Haryono, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan langsung melakukan pembubaran paksa. Apalagi kegiatan karnaval di desa kerap menjadi ajang silaturahmi dan wujud kreativitas masyarakat, ter...
Baca selengkapnya